Rumah Beton Kami

Di kolong Jembatan Kuningan, Jakarta  tempat tinggal warga dibagi dua bagian. Di bagian selatan dihuni oleh pekerja dinas kebersihan. Sementara di kolong utara dihuni pekerja dinas pertamanan. Namun, Dinas Pertamanan Jakarta berdalih, tidak tahu menahu soal nasib pekerjanya ini. Mereka beralasan, nasib pekerja itu ada di tangan kontraktor. Kepala Seksi Jalur Hijau Jalan Bidang Bidang Jalur Hijau Kota Supriyanto menuturkan, “Tidak pernah tahu, karena Dinas Pertamanan tidak langsung berhubungan dengan pekerja-pekerja, tapi berhubungan dengan kontraktor, pihak ketiga. Kontraknya kan demikian.”

Supriyanto menambahkan, kontraktor juga bertanggung jawab atas gaji pekerja. Tapi, mereka tidak dapat jaminan sosial.

Supriyanto: Jadi sistem pemeliharaan Taman Dinas Pertamanan dan Pemakaman ini kan dilaksanakan melalui pihak ketiga, kontraktor. Jadi mereka adalah tenaga pihak ketiga, tenaganya kontraktor.
Reporter: Kalau sistem pengupahannya?
Supriyanto: Sistem pengupahan yang diberlakukan masing-masing kontraktor.
Reporter: Apa pernah ada jaminan sosial untuk pekerja itu?
Supriyanto: Tidak ada.

Bicara soal upah, saat ini sedang ramai tuntutan buruh untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta. Buruh menuntut UMP sebesar hampir Rp2,8 juta per bulan. Sementara tahun ini, UMP Jakarta adalah sekitar Rp1,5 juta. Pemprov Jakarta telah menetapkan UMP tahun depan Rp 2,2 juta rupiah.
Namun, upah total pekerja penyapu jalan dan perawat taman itu kalau harus bekerja selama 30 hari dalam sebulan masih kurang dari upah minimum. Mereka harus mencari tambahan pekerjaan lain untuk mencukupi hidup.