Korting Hukuman Pembunuh Munir

KBR68H - Di tengah hingar-bingar kasus suap yang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, terdengar kabar tak sedap dari Mahkamah Agung. Pada Rabu (2/10) pekan  lalu “diam-diam” lembaga yang dipimpin Hatta Ali tersebut mengeluarkan putusan penting.

Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan upaya peninjauan kembali (PK) terhadap hukuman terpidana Pollycarpus Budihariprijanto, pembunuh pejuang HAM,  Munir Said Thalib. Berkat putusan itu  bekas pilot Garuda ini  bisa bebas 6 tahun lebih cepat, karena MA mengurangi vonis hukuman Pollycarpus dari 20 tahun menjadi 14 tahun penjara.

Munir dibunuh dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda  saat menggunakan penerbangan dengan pesawat Garuda Indonesia pada 7 September 2004. Hasil Tim Pencari Fakta Munir yang dibentuk berdasar Keppres pada 2005 menyatakan, Munir tewas akibat pembunuhan oleh permufakatan jahat. Dugaannya, ada operasi intelijen dari beberapa kalangan di Badan Intelijen Negara (BIN).

Kasus ini kemudian menyeret Pollycarpus ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia divonis bersalah dengan hukuman 14 tahun penjara. Di tingkat banding, Hakim menguatkan putusan pengadilan pertama tersebut.  Publik geger saat Polly mengajukan kasasi ke tingkat MA, yang diganjar dengan putusan bebas. Tetapi pengajuan PK oleh Jaksa Penuntut kemudian menghasilkan hukuman terhadap Polly seberat  20 tahun penjara.

Kembali ke putusan PK  MA yang mengkorting  hukuman penjara Pollycarpus. Putusan   ini diketok 5 hakim agung, yaitu Sofyan Sitompul, Dudu Duswara Machmudin, Salman Lutan, Sri Murwahyuni dan Ketua Majelis PK Zahruddin Utama. Putusan tersebut kontan menuai kecaman dari berbagai kalangan. 

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum)  yang selama ini getol memperjuangkan penuntasan kasus pelanggaran HAM tersebut menilai putusan tersebut menciderai rasa keadilan. Mengutip pernyataan Sekretaris Eksekutif Kasum, Chairul Anam,  alih-alih mempercepat penyelesaian kasus Munir, pemerintah justru mengurangi sepertiga masa hukuman Pollycarpus.

Padahal, belum genap 3 bulan lalu, Komite HAM PBB telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyelesaikan kasus yang menyedot perhatian dunia internasional tersebut dalam waktu 1 tahun.

Wajar jika ada yang menilai putusan PK Pollycarpus terasa ganjil. MA terkesan diam-diam  memutuskan perkara ini. Tak ada penjelasan kepada publik soal alasan putusan kontroversial tersebut. Lembaga yang disebut-sebut sebagai benteng terakhir pencari keadilan itu  hanya memuat putusan itu di situs web MA. 

Jika  berkaca  kepada  PK  perkara korupsi dana nonbujeter Bulog yang melibatkan bekas Ketua DPR Akbar Tandjung beberapa tahun silam, saat itu PK  dibuka secara terang-terangan ke publik, bahkan disiarkan secara langsung di televisi. Tertutupnya sidang PK kasus Pollycarpus  seperti ditegaskan bekas anggota Tim Pencari Fakta Kasus Munir, Usman Hamid  telah mencederai proses peradilan.

Tak salah bila ada yang menilai hukum di republik ini telah bobrok.