Setelah Hutan Dibabat, Margasatwa Kami Hancur, Alam Kami Kering

Apa yang tak bisa dibuat tak akan dijual. Karena hutan, tanah, air dan batu tak bisa dibuat maka Suku Molo dan Pubabu Besipae di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, tak akan pernah menjual sumber alam itu. “Belilah meja, akan kami buatkan, belilah padi biar kami tanam.” Begitu mereka berseru kepada sejumlah perusahaan tambang yang ingin mencabik-cabik gunung dan hutan mereka. Reporter Arin Swandari menemui mereka setahun lalu. PortalKBR merilis cerita ini kembali sebagai penghormatan terhadap rakyat Timor Tengah Selatan, dan Mama Aleta yang meraih penghargaan internasional Goldman Environmental Prize 2013.

Kasus itu tak segera diproses, sebaliknya Niko dijadikan tersangka penyerobotan lahan. Sementara tanah-tanah Besipae makin rusak karena hutan dibabat.

“Kami punya margasatwa sudah hancur, setelah hutan dibabat, dampak yang kami alami kekeringan, ibu lebih susah karena ambil air jauh.” 

Warga lainnya Benjamin Selan mengatakan, perjuangan dilakukan warga hingga ke Jakarta. Tidak ada tanggapan.

“Baik pemerintah maupun LSM terutama Walhi. Saat kami ke sana kami tidak tahu harus bagaimana. Tujuan utama kami, adalah bertemu presiden, mau ditembak mati atau bagaimana kami siap. Karena kejadian di sini sangat menyusahkan kami.”

Kaum perempuan turut bersuara. Mereka yang mengurus rumah tangga kesulitan air sejak hutan dibabat, kata Marteda Ester Selan. 

“Pemerintah itu berbuat seenak-enaknya, dia larang masyarakat jangan ambil kayu api, tapi dia sendiri merusak. Sejak pembabatan hutan, air susah sumur di bawah kering. Jadi kita mau ambil ke mana? Saya sebagai ibu-ibu memohon kepada bapak-bapak yang datang ke sini bisa menyampaikan aspirasi kami menyelesaikan persoalan ini supaya kami dapat senang. Karena kami punya air, punya kayu api, punya hutan, tapi kami tak bisa menikmati.”

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Herry Naif menyebut penguasaan tanah oleh dua instansi pemerintah ini aneh. 

“Tidak jelas, ini posisinya apakah dinas peternakan provinsi atau kehutanan. Ini komunikasi antar pihak instansi. Yang kita mau zonasi harus dikaji bersama. Yang kedua, tidak memberi preseden buruk untuk masyakat terusir, tapi mereka harus diberi ruang seluas-luasnya untuk mengelola.”

Kepala Dinas Kehutanan Timor Tengan Selatan Oni Ataupah menyebut tanah Besipae adalah hutan lindung. Ia berkilah penebangan pohon yang pernah terjadi di wilayah itu untuk rehabilitasi pohon-pohon tua.

“Kalau status tanah itu hutan lindung.”

Pernah ada penebangan oleh dinas kehutanan?

“Bukan penebangan itu proyek Gerhan (rehabilitasi lahan dan hutan), waktu itu 400 hektar. Selama 3 tahun.”
 
Tapi digunakan Dinas Peternakan provinsi untuk peternakan dengan kerja sama Australia. Kok bisa?

“Itu pinjam pakai, pinjam pakai.”

Oni Ataupah mengatakan, masyarakat tidak bisa menuntut kepemilikan tanah. Ia juga menyebut persoalan tuntutan warga Besipae bukan hanya tanggung jawab dinas kehutanan TTS, tapi juga dinas peternakan serta dinas kehutanan provinsi.  

Saling lempar tanggung jawab ini membuat perjuangan masyarakat Besipae untuk kembali bisa merawat hutan adat makin sulit. Niko Demos dan warga lainnya bertekad tak menyerah. 

“Kami bisa jual apa yang bisa kami buat, kami tak buat tanah karena kami tak akan jual tanah, kami punya batu, tapi kami tak akan jual batu karena kami tak bisa buat batu. Tapi kursi ini kami bisa buat maka kami akan jual.”

Masyarakat adat Pubabu Besipae tak ingin kehilangan tanah, air dan batu seperti warga Molo yang harus meratapi gunung Naitapan.


Kembali Ke Bagian I