Melawan Proyek Jalan Tol Jakarta

Pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta berencana membangun ruas 6 jalan tol baru. Langkah ini dipercaya dapat mengurai kemacetan di ibukota. Tapi rencana itu ditolak sebagian warga. Gubernur baru Joko Widodo sendiri masih gamang. Mengapa proyek yang diusung sejak zaman Gubernur Sutiyoso itu perlu ditolak?

“Kalau pembangunan jalan tol tetapi mengharuskan ada wilayah yang harus digusur rasanya kurang bijak saja,mendingan dimaksimalkan yang sudah ada, rencana-rencana awal yang diusung Jokowi waktu kampanye itu coba tolong direalisasikan saja, kalau untuk proyek pembangunan enam jalan tol tidak setuju”

“Saya sendiri sih kuranag setuju karena itu semakin membuat Jakarta semakin  macet karena otomatis dengan adanya penambahan jalan, warga masyarakat malah semakin berfikir ada jalan baru dan itu menguntungkan mereka untuk bisa mengendarai kendaraan pribadi”

Itu tadi adalah Anto dan Sari. Dua warga Jakarta itu menilai proyek pembangunan ruas jalan tol  bukan solusi mengurai kemacetan. Proyek yang digagas oleh konsorsium BUMD dan swasta ini  menelan biaya Rp 42 triliun. Ruas jalan tol yang akan dibangun  itu memiliki panjang sekitar 67 kilometer. Ruas jalan tol yang akan dibangun adalah Semanan-Sunter, Sunter-Bekasi, Duri Pulo-Kampung Melayu, Kemayoran-Kampung Melayu, Ulujami-Tanah Abang, Pasar Minggu-Casablanca.

Penolakan juga datang dari Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan. Proyek yang digagas sejak 2004 ini dituding akan merusak tata kota.

“Pertama ini memang menjadi karpet merah buat kendaraan pribadi juga termasuk industri kendaraan otomotif. Kenapa jadi karpet merah kendaraan pribadi, karena itu akan memicu keinginan untuk menggunakan kendaraan pribadinya lagi, kenapa, oh ini ada jalan baru sehingga akan memunculkan perjalanan tidak efektif, diada-adain karena itu memicu perjalanan yang tidak efektif, peningkatan perjalanan maka akan menimbulkan kemacetan baru. Sebenarnya ada teman kita Darmaningtyas, dia memperkirakan ada 16-18 titik kemacetan baru, kalau itu tertambah pencemaran lingkungan semakin tinggi dan pemborosan BBM makin tinggi,” jelas Azas.

“Tata ruang Jakarta bukannya memang sudah baik, tetapi sudah hancur, tetapi akan lebih hancur dengan jalan tol dalam kota ini. Penolakan ini punya dasar, kita berharap Gubernur membatalkan ini, kita akan mendukung Gubernur membatalkan ini,” imbuhnya.

 
Gugatan Publik

Penolakan warga disampaikan pula lewat petisi di dunia maya. Penggagasnya sebuah organisasi masyarakat sipil Change.org dan Petisi Online. Serta LSM Ruang Jakarta (Rujak). Lebih dari 3600 warga yang menyampaikan petisi  dan lebih dari enam ribu warga yang terlibat dalam jajak pendapat.

Perwakilan warga datang dengan bersepeda dan berjalan kaki ke kantor Gubernur. Spanduk berisi ribuan nama orang yang menolak pembangunan jalan tol itu juga mereka bawa.

Arief Azis Direktur Komunikasi Change.org menjelaskan, “Apa yang bakal disampaikan ke Jokowi? Sebenarnya selama ini kan setiap ada tandatangan di petisi itu emailnya dikirim ke Jokowi dan Pak Ahok serta Kementerian PU dan lain sebagainya. Sebenarnya dia sudah tahu ada petisi ini dan dia juga sudah sering ngomong di media dan kita hadir secara fisik dan mengingatkan dia lagi bahwa ada ribuan orang yang mendukung petisi”

Penggagas Petisi Online, Firdaus Cahyadi menimpali proyek pembangunan enam ruas tol dalam kota Jakarta meresahkan masyarakat. Proyek itu dikhawatirkan   memperburuk kualitas udara di ibukota.

“Polusi udara di Jakarta sekitar 70% disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Polutannya yang seperti itu OX dan sebagainya. Nah ini berbagai penelitian yang telah dilakukan terkait dengan polusi udara di Jakarta, itu kerugian-kerugiannya, tahun 2011 bahkan udara bersih di Jakarta dalam satu tahun hanya dapat dinikmati udara sehatnya 27 hari. Kita bayangkan dengan bertambahnya kendaraan bermotor akan semakin menambah polusi di Jakarta,” jelas Firdaus.

Gugatan publik juga siap dilayangkan apabila Pemprov DKI, berikukuh menjalankan proyek ini.

Jurus lainnya terang Firdaus menyetop perbankan mengucurkan dana untuk mega proyek tersebut.“ Keresahan-keresahan seperti itu saya menggagas sebuah petisi online untuk menolak pembangunan jalan tol di Jakarta ini karena saya rasa warga Jakarta sudah online. Sekarang saya juga menggagas petisi ke empat bank yang tertarik untuk membiayai ini, Bank Mandiri, BRI, Bank BNI, Bank BCA, jadi empat bank, saya coba membuat petisi terkait dengan itu supaya mereka mengurungkan niatnya untuk mengucurkan dana untuk membangun enam jalan tol di Jakarta,”imbuhnya.

Pelaksana proyek ini tergabung dalam konsorsium Jakarta Tollroad Development (JTD). Gabungan dari BUMD, BUMN dan perusahaan swasta. Mereka sudah mengantongi  surat izin dari Kementerian Pekerjaan Umum sejak 26 September 2012.

Lantas bagaimana sikap Pemprov DKI menanggapi keberatan warganya?

 
Ruas Jalan Kurang

Salah satu penyebab kemacetan di Jakarta akibat kurangnya ruas jalan. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum panjang jalan di ibukota sekitar 7 ribu kilometer. Sementara pertumbuhan jalan baru hanya 0.01 % pertahun. Angka itu tidak imbang dengan  pertumbuhan jumlah kendaraan baru yang memadati  jalanan hingga 9% per tahun.

Membangun 6 ruas jalan tol di dalam kota dipercaya jadi salah satu solusi mujarab. Namun proyek massal diminta  memperhitungkan dampaknya  bagi warga dan lingkungan. Oleh sebab itu studi dampak lingkungan penting dilakukan. 

Aktivis Firdaus Cahyadi menuturkan,“Kementerian PU bilang 2013 dilakukan start pembangunannya pertanyaan kita sudahkah dilakukan studi amdalnya, bagaimana status studi amdalnya dan mereka melibatkan siapa dalam dokumen amdal ini, dan yang paling penting adalah siapa yang membiayai studi amdalnya , ini penting karena sering kali penambahan ruas jalan di Jakarta Amdal hanya jadi lips service bahkan sering kali tidak ada Amdalnya”

Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik menilai Amdal yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum tidak layak dan terkesan asal-asalan.“Pada saat pak Menteri PU mengumumkan PQ, besoknya  Astra Motor bagian mobil  mengeluarkan statement menambah investasi Rp 5 triliun, berarti kan dia sudah tahu akan menggelontorkan begitu banyak mobil. Kemudian juga pada waktu kemarin akan ditandatangi penunjukan pemenangnya  kita cek Amdalnya itu belum ada yang digunakan itu tor amdal, KLHSnya tidak ada seperti Antasari dan Casablanca sehingga nanti akan bermasalah dari sektor lingkungannya dan kemarin terakhir dibahas di BPLHD itu tidak ada yang setuju, karena semua ahli hanya dikutip dan dimasukkan ke tor Amdal itu, selain itu RTRKL itu copy paste  jadi isinya sama . hanya beda jalannya,” ungkapnya.

BPLHD yang disebut Agus tadi maksudnya Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Sementara   RTRKL adalah rencana tata ruang kota.

Tapi kekhawatiran Firdaus dan Agus ditepis Achmad Gani Ghazali Akman. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum itu mengklaim sudah mengantongi izin amdal.  Pembangunan ruas jalan tol juga akan disesuaikan dengan tata ruang dan wilayah kota Jakarta. Proyek itu sendiri lebih dari 70% akan menggunakan sistem jalan melayang atau elevated. Kelebihan sistem ini adalah tidak mengganggu lalu lintas yang ada dibawah, selain itu, dia mengklaim sistem ini bisa mengurangi kemacetan hingga 20%.

“Enggak, Amdal itu persyaratan  jadi dalam proyek bangun jalan tol itu yang harus mereka siapkan itu kerangka acuannya dulum itu sampai dibahas ke Kementerian Lingkungan Hidup. Contonya noise atau polusi suara ya dikasih sound barrier, sekarang masalah CO dan Nox,itu bisa dengan Green Belt, itu nanti ada di dalam usulan rekomendasi Amdalnya, itu harus ada dan Amdalnya sedang disusun karena jalan itu perlu, meskipun itu tol bukan tol Amdal harus dibuat juga,” jelas Achmad.

Kata Achmad, proyek tol itu akan terintegrasi dengan program transportasi massal bus Trans Jakarta.  beberapa titik permberhentian sudah dirancang dengan sistem komunal. Beberapa titik pemberhentian akan dibuatkan tangga berjalan.Dia mengklaim, sudah menyiapkan satu lajur mendahului dan lajur laju trans Jakarta.

 
Pemprov Gamang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih gamang. “Keputusan dari Gubernur DKI Jakarta? Kan sudah saya sampaikan kemarin, bahwa kita ingin memulai transportasi massalnya”

Maksud Jokowi tadi proyek jalan tol  dapat lampu hijau jika, ruas jalan itu diperuntukan bagi angkutan massal macam bus Trans Jakarta. Tak semata untuk pengguna mobil pribadi.

Lain lagi sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.  “Kalau tolak enam tol membabi buta kita bilang tidak, karena ada dua tol, kalau masuk ke dalam kota iya kita tolak karena mengambil wilayah publik, saya bilang dua yang bisa dipertimbangkan, Semanan-Sunter, Sunter-Bekasi, itu untuk perluasan Tanjung Priok, di lewat diatas laut, direklamasi, itu masih bisa dikaji karena supaya hasil industri dari Banten dan Jawa Barat itu tidak masuk ke dalam kota. Dan kita lagi pertimbangkan itu juga bisa dipakai untuk busway untuk yang motong, itu bangunnya di reklamasi laut, kita kan ada beberapa pulau yang akan dibangun,” terang Basuki.

Namun sampai sekarang Gubernur DKI Jakarta belum memutuskan apakah menolak atau menerima proyek tersebut karena dia sendiri belum mendapatkan penjelasan dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Pemerintah pusat lewat Kementerian PU sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 5 triliun untuk bebaskan lahan yang terlewati proyek tersebut. Achmad Gani mengklaim, proses rencana pembangunan jalan tol tidak bisa dicabut begitu saja, harus ada proses panjang.

“SP2LP sudah keluar oleh Gubernur, Surat Penetapan Lokasi Pembangunan sudah keluar dari Gubernur, apa sih yang tidak bisa dicabut, bisa saja kalau memang mau dicabut. Tetapi kan sekarang sudah ada, dulu yang mengusulkan dulukan Pemrov DKI Jakarta tahun 2004, Gubernur DKI bikin surat ke Menteri PU mau bikin enam ruas tol DKI Jakarta. Kalau Jokowi menolak bisa dicabut? Ada prosesnya lagi kan, dalam proses itu kan kita masukkan dalam tata ruang, ada Kepmen PU ada Ketetapan Menteri PU, kalau memang mau dicabut, selesaikan saja dengan proses. Tetapi inikan untuk melayani masyarakat,” katanya.

Koalisi LSM Change.org dan Dewan Transportasi Kota Jakarta meminta agar pemerintah Jakarta mengutamakan infrastruktur transportasi publik seperti Trans Jakarta, Monorel dan Kereta Bawah Tanah. Dengan demikian kemacetan diharapkan akan berkurang tanpa merusak tata ruang kota.