KBR, Jakarta －Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru saja merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang memetakan potensi kerawanan di seluruh provinsi di Indonesia. Beberapa wilayah jadi lokasi paling rawan, terutama politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Posisi tertinggi ditempati oleh DKI Jakarta sebagai provinsi paling rawan politisasi SARA. Indeks ini dibuat Bawaslu berdasarkan data pemilu dan pilkada tahun 2017 hingga 2020.
Baca juga:
DPR Minta Operator Selular Tekan Penyebaran Konten Negatif Jelang Pemilu 2024
Pemilu 2024, Ancaman Hoaks Buzzer Politik
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana menyebut Indeks Kerawanan Pemilu merupakan bentuk antisipasi serta untuk menciptakan langkah mitigasi bagi Bawaslu dan aparat pemerintah agar politisasi SARA tidak terulang.
Politisasi SARA umumnya berbentuk kampanye, provokasi, atau penolakan terhadap calon tertentu. Salah satu pemicu politisasi SARA menurut Bawaslu adalah besarnya pengaruh media sosial. Berdasarkan pengamatan Astari Yanuarti, Ketua Relawan Edukasi Antihoaks Indonesia (Redaxi), politisasi dan hoaks SARA yang berkaitan dengan etnis tertentu masih banyak terjadi.
“Kami lihat peredarannya [hoaks SARA] itu lebih sempit. Kalau yang kami lihat paling banyak untuk yang SARA itu lewat Facebook kemudian lewat Youtube,” ujar Astari.
Lalu bagaimana mewujudkan Pemilu 2024 tanpa politisasi SARA? Simak selengkapnya hanya di Ruang Publik KBR.
Editor: Vitri Angreni
