KBR, Jakarta - "Invisible Hopes" adalah sebuah film dokumenter panjang garapan Lam Horas Film yang bercerita tentang kehidupan perempuan tahanan/narapidana yang hamil serta anak bawaan. Anak bawaan adalah anak-anak yang lahir dalam penjara atau di luar penjara yang ikut ibunya ke penjara. Melalui film ini Lam Horas Film ingin mengetuk hati negara dan masyarakat untuk lebih memperhatikan para ibu hamil dan anak dibalik jeruji penjara.
Film pemenang Piala Citra untuk kategori Film Dokumenter Panjang Terbaik tersebut telah dibawa roadshow impact campaign melalui pemutaran dan diskusi film di 17 provinsi di Indonesia. Bahkan Film tersebut dan sutradaranya, Lamtiar Simorangkir, pernah diundang ke simposium internasional. Dari roadshow tersebut menghasilkan rekomendasi-rekomendasi kepada negara.
Selasa, 31 Oktober 2023 merupakan puncak impact campaign di mana dilakukan penyerahan rekomendasi hasil roadshow kepada 8 lembaga negara, yaitu; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Mahkamah Agung (MA), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
Penyerahan rekomendasi ini dalam rangka mendorong lembaga-lembaga tersebut untuk turut ambil bagian mencari solusi atas permasalahan tahanan/ narapidana hamil dan anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara.
Lamtiar Simorangkir, sutradara sekaligus produser film “Invisible Hopes” menyatakan bahwa melalui pemutaran film ini diharapkan dapat membangun kolaborasi antar multi stakeholder dalam pemenuhan hak anak-anak yang terpaksa lahir dan dibesarkan dalam penjara dan hak tahanan / narapidana hamil.
Penyerahan Rekomendasi didampingi Komisi Perindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
“Kami KPAI sangat mendesak kepada pemerintah untuk memberikan perhatian yang sangat serius kepada anak- anak tersebut agar terjamin hak-haknya atas kehidupan yang layak, layanan kesehatan sesuai dengan mandat yang tertinggi sesuai mandat dari konstitusi dan tidak lupa untuk memberikan dukungan pengasuhan yang layak kepada mereka. Pada anak-anak, pada ibunya dan bagi petugas” demikian disampaikan oleh Dian Sasmita, komisiner KPAI.
Andy Yentriyani, Ketua Komisi Perempuan sangat mendukung rekomendasi yang ada. Bahkan, Ratna Susianawati, perwakilan dari Kemen PPPA memberikan catatan penting tentang bagaimana para lembaga menyelesaikan persoalan ini, bagaimana berkolaborasi karena masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu kementerian, satu lembaga. Persoalan ini menuntut semua lembaga terkait bekerja bersama-sama.
Perwakilan Bappenas, Muhammad Zulfauzi Sinapoy menyambut baik dan berterima kasih terhadap rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dalam film ini. Rekomendasi ini menjadi masukan bagi Bappenas yang saat ini sedang menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029”.
Baca juga: Lam Horas Film rilis Invisible Hopes, Kisah Anak yang Lahir dan Hidup di balik Jeruji Besi - kbr.id
