KBR, Jakarta - Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia (KND RI) melakukan kunjungan kerja ke Jayapura, Papua, pada Selasa (12/8/2025) untuk memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat yang inklusif bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.
Langkah ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan hak seluruh warga negara—tanpa terkecuali—untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas di semua jalur dan jenjang.
Sekolah Rakyat di Papua menjadi bagian dari upaya strategis mengarusutamakan isu disabilitas. Melalui sosialisasi dan edukasi, siswa, guru, dan pamong diajak membangun sikap inklusif terhadap penyandang disabilitas serta memahami pentingnya lingkungan belajar yang ramah bagi semua.
Pelaksanaan Sekolah Rakyat tahun 2025 berlangsung di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura dengan peserta dari Kota Jayapura dan Kabupaten Biak.
Anggota KND RI, Kikin Tarigan, menegaskan pentingnya menanamkan perspektif inklusif sejak dini.
“Setidaknya para siswa mulai mengenal berbagai ornamen dan peralatan yang berkaitan dengan disabilitas. Ditambah lagi, pendamping dari Balai Kemensos cukup memberikan perspektif dasar kepada siswa. Meski belum terdata siswa disabilitas, bisa saja terdapat disabilitas yang tidak kasat mata seperti mental dan intelektual. Perspektif ini penting agar siswa saling mendukung, karena sekolah rakyat harus inklusif,” jelas Kikin.
KND menilai bahwa meskipun saat ini jumlah siswa disabilitas belum terlihat signifikan, sekolah tetap perlu membangun kesadaran sejak awal. Hal ini menjadi pondasi dalam menciptakan ruang belajar yang terbuka untuk semua.
Sekolah Rakyat sebagai Strategi Atasi Kemiskinan
Sekolah Rakyat merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
Menurut Kikin Tarigan, hambatan dan keterbatasan yang ada di lapangan akan dipelajari secara bertahap. “Meskipun saat ini Sekolah Rakyat di Jayapura belum memiliki siswa disabilitas, perspektif dari siswa, guru, dan pamong sangat penting sebagai langkah awal membangun inklusivitas,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Jonna Damanik dari KND RI, yang mengapresiasi semangat anak-anak peserta Sekolah Rakyat.
“Kami memastikan bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kami juga mengapresiasi pengelolaan sekolah rakyat di Balai Kemensos Jayapura. Semoga menjadi modalitas anak-anak untuk keluar dari lingkaran kemiskinan,” tuturnya.
Kehadiran Sekolah Rakyat juga memberi harapan besar bagi anak-anak Papua dari keluarga sederhana. Salah seorang siswa mengungkapkan kegembiraannya bisa bersekolah di program ini.
“Saya senang sekolah di sini, dan saya ingin menggapai cita-cita menjadi arsitek,” ungkapnya penuh semangat.
KND RI menegaskan bahwa agar Sekolah Rakyat benar-benar berdaya guna, dibutuhkan dukungan infrastruktur pembelajaran yang berkualitas. Hal ini diharapkan mampu mencetak generasi Papua yang berpengetahuan mumpuni dan siap berkontribusi menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan pendekatan inklusif, Sekolah Rakyat di Papua bukan hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga membuka jalan bagi kesetaraan, kemandirian, dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh anak Indonesia, termasuk penyandang disabilitas.
Baca juga: CANDY 2025: Gulabijak Ajak Ratusan Pelajar Depok Bijak Konsumsi Gula dan Cegah Diabetes Sejak Dini
