KBR, Jakarta- Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman meragukan vaksin nusantara. Pasalnya, vaksin nusantara tidak menjalankan proses atau alur pengembangan yang konsisten, sebagaimana mestinya.
"Riset vaksin itu adalah salah satu riset yang harus menganut secara konsisten dan juga transparan. Banyak prinsip dalam kaidah riset, termasuk juga dalam prosedurnya. Dan tentu apalagi ini dimotori oleh mantan pejabat pemerintah ya selevel menteri, apalagi menteri kesehatan," ujar Dicky saat dihubungi KBR, Kamis (11/03/21).
Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman heran Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro saja baru mengetahui informasi lengkap mengenai vaksin nusantara pekan lalu. Padahal seharusnya sudah ada diskusi ilmiah lintas kementerian, terkait ide riset vaksin, sebagaimana vaksin merah putih.
"Kalau namanya riset selalu ada namanya ethical clearance. Secara etis ini bagaimana, termasuk visibilitasnya dari sisi pelaksanaan maupun nanti ke publik. Itu yang saya kira dari situ saja tidak lolos lah, kalau saya sih melihatnya," katanya.
Ia menjelaskan, dalam alur pengembangan vaksin yang ideal, berpedoman pada proses yang konsisten.
"Kalau riset vaksin itu punya tahapan. Tes pertama di riset laboratorium. Kemudian studi di hewan. Dan akhirnya pada uji klinis pada manusia," katanya.
Dalam uji klinis pada manusia, nantinya akan melibatkan relawan. Kemudian dilaksanakan dalam tiga fase, untuk membuktikan manfaat dari vaksin jauh lebih besar daripada resikonya.
"Uji klinis ini harus di-lead by science, bukan oleh ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kalau namanya uji vaksin ya paparannya di peneliti lagi, bukan politikus," tambahnya.
Sebelumnya Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengungkapkan proses uji klinis pertama Vaksin Nusantara yang digawangi bekas Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, tidak memenuhi kaidah klinis dalam proses penelitian dan pengembangan vaksin. Menurut Penny, ketidaksesuaian lokasi saat penelitian dengan pengajuan awal komite etik, disebut menjadi masalah.
Penelitian dilakukan di RS Kariadi Semarang, sementara komite etik berasal dari RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.
"Pemenuhan kaidah good clinical practice, juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini, dalam persetujuan yang diberikan Badan POM. Komite etik dikeluarkan oleh RSPAD, tapi pelaksanaan penelitian ada di RS Kariadi Semarang," ujar Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX yang disiarkan melalui kanal Facebook DPR RI, Rabu (10/3/2021).
Penny mengatakan dalam kaidah klinis riset dan pengambangan vaksin, para tim peneliti harus memiliki komite etik di tempat pelaksanaan penelitian. Selain itu, komite etik harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan terutama terhadap keselamatan subjek penelitian.
"Informasi uji klinik fase satu, meskipun ada hal yang mungkin menjadi catatan dikaitkan dengan komite etik, meskipun persetujuan lolos kaji etik bersifat universal, berlaku untuk digunakan di mana saja pelaksanaan penelitian," tuturnya.
Vaksin Nusantara diprakarsai oleh bekas Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto hingga kini masih menjadi sorotan. Vaksin ini diklaim sebagai vaksin Covid-19 pertama di dunia yang menggunakan sel dendritik. Ia menyebut, sejak 2015, dirinya telah mengembangkan sel dendritik di cell cure center RSPAD Gatot Subroto.
Editor: Rony Sitanggang
Redaksi KBR juga mengajak untuk bersama melawan virus Covid-19. Selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan dengan 3M, yakni; Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan dengan Sabun.
