KBR, Jakarta – Kepala BKKBN Dr.(H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menerima audiensi Bupati Tapin yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum beserta jajarannya dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) Kabupaten Tapin di Kantor BKKBN Pusat. Agenda pertemuan memuat koordinasi dan konsultasi kebijakan dan regulasi percepatan penurunan stunting (PPS) dan tim pendamping keluarga (TPK) di Kabupaten Tapin. Selain itu juga dibahas tentang bantuan Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
Menurut Asisten Administrasi Umum Kabupaten Tapin, untuk percepatan penurunan stunting dibentuk tim pembina keluarga yang terdiri dari 182 kelompok dengan jumlah kader sebanyak 546 orang.
Ia berterima kasih kepada BKKBN yang telah memberikan DAK dan BOKB. Dikatakan oleh Kepala DPPKB Kab. Tapin bahwa di tahun 2021 realisasi anggaran DAK 96,41%. Sedangkan BOKB mencapai 98,71%. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan KB sangat diperlukan oleh warga di Kabupaten Tapin.
Pelayanan-pelayanan KB di Kabupaten Tapin selalu dilakukan setiap ada momen seperti Hari Kontrasepsi Sedunia, Hari Keluarga Nasional, Ulang Tahun Kabupaten dan Hari Kemerdekaan RI. Sehingga ia berharap di tahun 2022 BKKBN bisa memfasilitasi kebutuhan tersebut.
Dokter Hasto mengemukakan bahwa untuk mencapai akseptor KB memang butuh inovasi-inovasi. Ia berharap DPPKB Tapin bisa membuat pelayanan KB serentak di semua desanya tanpa harus berkerumun agar akseptor KB bisa mendapatkan pelayanan KB. Selain itu pelaksanaan tim pendamping keluarga juga dimaksimalkan agar nanti pencegahan dan penanganan stunting bisa lebih baik. Tim tersebut diharapkan bisa mendampingi para calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan bayi untuk mencegah stunting, kematian ibu dan bayi.
baca juga:
