Evaluasi PSSI, Tim 9 akan gandeng Polri dan PPATK

KBR, Jakarta - Tim 9 bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyatakan akan membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Kepolisian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengevaluasi tubuh PSSI.

Menurut Anggota Tim 9, Gatot Dewa Broto, kerja sama dengan Polri sebenarnya sudah berjalan, misalnya untuk perizinan pertandingan, namun kadang masih terganjal kendala seperti waktu dan perbedaan pendapat.

“Jadi kerja sama itu ingin ditingkatkan, agar ada pelayanan yang lebih efisien dan efektif,” ujar Gatot ketika dihubungi Portalkbr, Rabu (14/1).

Gatot menambahkan adanya kerja sama dengan PPATK akan memudahkan Kemenpora untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana pencucian uang (money laudering).

“Kalau ada kerja sama, Kemenpora berhak meminta konfirmasi walaupun jawabannya hanya ‘ya’ atau ‘tidak’. Kalau tidak, Kemenpora sama seperti masyarakat pada umumnya, paling hanya mengadukan sesuatu,” ujarnya.

Selain itu, Tim 9 juga merencanakan membentuk pelayanan terpadu (one stop service) untuk memudahkan pelayanan perizinan pemain atau klub. Sistem ini merujuk pada sistem serupa yang telah diadakan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Ini hanya perbandingan saja, izin untuk investasi, untuk sektor tertentu cukup di BKPM. Olah raga juga seperti itu, supaya orang tidak merasa di ping-pong dan membuang waktu, jadi pelayanannya dalam satu atap” kata Gatot.

PSSI sendiri sejauh ini belum pernah bertemu dengan Tim 9, namun Gatot masih optimisyis cepat atau lambat PSSI akan berdialog sejajar dengan Tim 9.

Editor: Anto Sidharta