KBR, Nunukan - Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun 2017 tidak akan melewati tenggat waktu pada Januari mendatang.
Kepastian itu disampaikan Sekretaris Pemerintah Kabupaten Nunukan Tomy Harun, meski pembahasan draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) daerah dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), baru dilakukan pada 28 Desember kemarin. Meski, kata dia, ada beberapa anggota dewan yang mengaku tidak akan membahas draf KUA-PPAS APBD tahun 2017 namun pihaknya memastikan keengganan tersebut tidak mempengaruhi jadwal pembahasan.
"Itu hak DPRD, DPR kan punya action tersendiri ya. Mash ada waktu. (loby jalan terus ya?) iya, kalau yang diusulkan pemerintah sudah tidak ada masalah dengan daerah kan langsung jadi," ujar Tomy Harun Kamis (29/12/2016).
Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Nunukan menyerahkan draf Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Daerah pada awal Desember lalu. Namun, DPRD Nunukan meminta draf itu direvisi karena dianggap belum sesuai visi misi Bupati Nunukan yang akan menitikberatkan di bidang agrobisnis.
Baca:
- Alasan DPRD Nunukan Kembalikan Draf Penganggaran 2017
- Uang Pelayanan RSUD Nunukan Tak Dibayar 10 Bulan
Pemerintah Kabupaten Nunukan merencanakan sekitar Rp1 triliun untuk APBD tahun 2017. Sebelumnya, Nunukan sempat mengalami defisit anggaran pda 2016. Berbagai upaya penghematan dilakukan pemerintah daerah termasuk pemotongan tunjangan pegawai negeri sipil.
Sementara terkait keterlambatan penyerahan draf KUA-PPAS Daerah ke DPRD, Sekretaris Pemerintah Kabupaten Nunukan Tomy Harun menjelaskan, kondisi itu lantaran pergantian Bupati Nunukan hasil pilkada 2015 yang baru dilantik pada pertengahan tahun ini. (ika)
