KBR, Lhokseumawe – Ratusan Desa di Kabupaten Aceh Utara, belum memiliki sarana mandi, cuci dan kakus (MCK). Akibatnya, sanitasi lingkungan dan kesehatan di daerah itu masih buruk.
Asisten II Pemkab Aceh Utara, Abdul Azis mengatakan, Kondisi itu banyak ditemui di daerah pesisir dan pedalaman. Kata dia, budaya buang air besar secara liar berdampak terhadap pencemaran lingkungan.
“Kita menghimbau kepada BUMN yang lain atau perbankan, perusahaan yang berada di daerah ini bisa menyalurkan dana CSR untuk kegiatan yang sedang di program Aceh Utara. Kalau setiap desa memiliki satu unit tentu hampir 852 unit butuhnya,” jelas Azis kepada Portalkbr, Senin (15/12) usai melakukan acara serah terima program peningkatan kesehatan dan sarana sanitasi masyarakat di Desa Ie Tarek, Kecamatan Simpang Kramat.
Ia menambahkan, sekarang sedang berupaya mengatasi permasalahan itu melalui kerjasama dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun non-BUMN. Hal itu dilakukan secara bertahap sebagai solusi terbatasnya anggaran yang dialami pemerintah daerah.
Ia berharap, program MCK yang layak di pedesaan seperti yang dilakukan PT HM Sampoerna dapat dilaksanakan secara merata di 852 gampong atau desa.
Community Development Executive PT HM Sampoerna, Willy Wirianto menegaskan, komitmennya mengatasi sanitasi lingkungan tersebut. Kata dia, pembangunan dilakukan secara bertahap, karena sudah menjadi agenda rutin tahunan.
Sementara Menejer Aksi Cepat Tanggap (ACT), Yasmayadi mengatakan, pihaknya sebagai konsultan mendukung program Pemkab Aceh Utara yang menargetkan tahun 2020 bebas buang air sembarangan. Selain itu ACT juga melakukan penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan.
Editor: Antonius Eko
