Meningkatnya deforestasi dan degradasi hutan membuat pusing pemerintah kabupaten Tabanan, Bali. Tabanan memiliki kawasan hutan seluas 9.969,15 hektar atau 11,88 % dari luas wilayah kabupaten itu.
Luas kawasan hutan di Kabupaten Tabanan yang diperuntukan sebagai hutan lindung (8.688,240 Ha), cagar alam (758,4 Ha), hutan wisata (388,010 Ha) dan kebun raya (154,5 Ha), ini masih jauh dari luas kawasan ideal yang dipersyaratkan berdasarkan UU tentang kehutanan, yaitu minimal 30 % dari luas wilayah.
Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan deforestasi dan degradasi hutan, salah satunya adalah lemahnya kapasitas lembaga penyelenggara kehutanan.
Akibatnya, terjadi saling lempar tanggung jawab untuk mengurus hutan di tingkat tapak (lapangan). Dampaknya, pemda tidak berdaya dalam meninventarisir potensi dan kondisi riil sumber daya hutan di lapangan.
Selain itu, sistem penilaian hasil hutan yang belum efektif dan efisien serta berbagai pungutan hasil hutan yang masih belum optimal, dimana kedua hal itu dibarengi dengan lemahnya penegakkan hukum terhadap berbagai pelanggaran di sektor kehutanan telah menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pembenahan pengelolaan hutan.
Perambahan Hutan
Masalah utama dalam dalam tata kelola kehutanan di Kabupaten Tabanan adalah gangguan keamanan hutan dan pelestarian sumber daya alam akibat tekanan masyarakat sekitar hutan, dengan indikasi perambahan hutan secara liar.
Perambahan terjadi di beberapa wilayah, seperti Desa Lalanglinggah (Bukit Tumpeng), Desa Mundeh Kauh (Kawasan Puncak Rangda), Desa Belatungan (Antap Gawang) dan Desa Selabih (Selabih Pangkung Kuning).
Tak hanya hutan, kerusakan juga terjadi di daerah aliran sungai (DAS) di sekitar hutan dan juga di luar kawasan hutan.
Masyarakat sekitar hutan juga belum diberdayakan serta belum berkembangnya kelembagaan masyarakat kehutanan.
Tabanan Serasi
Menyadari hal ini, pemkab Tabanan melakukan pembenahan manajemen kehutanan yang transparan. Sehingga bisa memunculkan rasa saling memiliki atas kehutanan dari masyarakat, pengusaha dan pemerintah.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tabanan punya visi menciptakan kehutanan dan perkebunan yang lestari, produktif dan berdaya saing tinggi. Hal ini sejalan dengan visi dari Kabupaten Tabanan, yaitu mewujudkan masyarakat Tabanan sejahtera aman dan berprestasi (Tabanan Serasi).
Pemkab punya cita-cita memperkuat ekonomi kerakyatan masyarakat Tabanan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai itu, dinas kehutanan akan mendorong peningkatan sumber daya kehutanan yang optimal.
Selain itu, akan diupayakan meningkatkan pendapatan dan nilai tambah usaha kehutanan melalui penerapan sistem agribisnis yang utuh dan berkelanjutan.
Perlindungan Hutan
Langkah konkrit yang diambil Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tabanan adalah meningkatkan perlindungan sempadan dan mata air. Memberi perlindungan hutan dan lahan kritis. Dinas juga akan meningkatkan pengelolaan hutan kota. Serta Melindungi kawasan Danau Beratan sebagai tempat penampungan air.
Dinas kehutanan giat memberikan penyuluhan dengan menggandeng pemuka masyarakat dan rohaniawan.Masyarakat sekitar hutan juga diberdayakan dengan bekerjasama dengan Desa Adat (Pekraman) dalam perlindungan hutan.
Untuk mencegah perambahan hutan, giat dilakukan pperasi gabungan Polhut denga Pecalang (aparat pengaman adat). Di beberapa Desa Adat terdapat awig-awig (aturan desa) yang mengenakan sanksi adat bagi yang merusak hutan Negara.
Untuk meningkatkan pemberdayaan desa, maka telah mulai diusulkan pembangunan hutan desa berbasis adat.
Masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan kegiatan disekolah, yaitu Kecil Menanam Dewasa Memanen, pembuatan gully plug pada DAS, perlindungan mata air, penghijauan lingkungan melalui Hari Menanam Pohon Indonesia.
Penghargaan
Upaya keras yang dilakukan masyarakat dan Pemkab Tabanan berhasil menyelamatkan sumber mata air yang dilindungi dari 5 unit seluas 50 ha pada tahun 2012 menjadi 15 unit seluas 150 ha pada tahun 2014.
Luas sempadan sungai / danau /pantai yang terehabilitasi dari 1 ha pada tahun 2011 menjadi 10 ha pada tahun 2014. Kemudian luas lahan kritis di luar kawasan hutan yang terehabilitasi dari 5.000 ha pada tahun 2011 menjadi 16.750 ha pada tahun 2014
Sementara jumlah gangguan keamanan hutan berkurang dari 23 kasus pada tahun 2011 menjadi 15 kasus pada tahun 2014. Jumlah hutan kota yang terpelihara secara optimal adalah 3 unit pada tahun 2014.
Capaian ini membuat pemkab meraih penghargaan tingkat nasional, diantaranya trofi Kalpataru sebanyak 3 kali, yaitu pada 1988, 1996 dan 2007. Anugrah Adipura sebanyak 15 kali berturut-turut mulai dari 1996 sampai 2012. Serta nominator Menuju Indonesia Hijau (MIH) pada 2012.
Kabupaten Tabanan adalah finalis Indonesian Green Region Award (IGRA) 2014. Di IGRA tahun ke-5 ini, penjurian akan dilakukan pada 15 Desember dan pengumuman dilakukan pada 22 Desember 2014. Penghargaan akan diberikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
IGRA merupakan ajang penghargaan pertama yang diberikan perusahaan media untuk mendorong pemerintah daerah membuat kebijakan yang lebih pro lingkungan hidup dan hutan, hasil kerjasama Kantor Berita Radio (KBR) dengan Majalah SWA.
