Pengamat: Soal Jenis BBM, Jokowi Perlu Paksa Industri Otomotif

KBR, Jakarta – Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo diminta untuk memaksa berbagai pihak agar merealisasikan target penggunaan Bahan bakar hayati atau biofuel sebesar 5 persen pada 2025.

Menurut Ekonom Energi, Darmawan Prasodjo, salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan memaksa industri otomotif untuk menjual kendaraan yang mampu menggunakan bioetanol. Sebab mesin kendaraan yang ada di Indonesia saat ini belum kuat jika terkena etanol dalam jangka waktu lama.

Selain itu "pemaksaan" juga bisa dilakukan dengan menetapkan insentif pajak. Kendaraan yang tidak memakai flexible fuel vehicle (FFV) akan dikenakan pajak yang jauh lebih tinggi. Teknologi FFV memungkinkan mesin untuk bisa menggunakan bensin biasa, etanol murni, atau campuran dari kedua bahan bakar tersebut.

"Secara teknis memang biofuel (etanol) itu korosif. Kalau kena besi dalam jangka waktu lama, besinya bisa karatan. Nah bedanya di Brazil, bagaimana dia menerapkan biofuel ini dengan insentif pajak. Kalau dia bukan FFV, itu pajaknya mahal sekali. Sampai 100 persen," kata Darmawan, Kamis (4/12).

Darmawan menambahkan, kendaraan di Brazil bahkan sudah memakai bioetanol dengan kandungan etanol 85% (E-85). Menurutnya langkah penerapan insentif pajak otomotif ini layak diterapkan di Indonesia. Karena Darmawan mencatat, per tahun pertumbuhan mobil di Indonesia mencapai  1 juta unit. Dan pertumbuhan sepeda motor mencapai 10 juta per tahun.

Sebelumnya Pertamina menyebut dalam kebijakan bauran energi (energy mix), pemerintah memproyeksikan biofuel berkontribusi 5 persen melalui B30 dan program E20. Namun saat ini konsumsi biofuel masih di bawah harapan.

Editor: Anto Sidharta