KBR, Bandung - Solidaritas Untuk Papua (SUP) menuding Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla bertanggung jawab atas pembunuhan yang terjadi di Paniai awal pekan lalu. Aparat keamanan 2014 menembak mati 7 warga sipil pada Senin (8/12) lalu.
Menurut Koordinator SUP Natalius Pigai, dengan adanya kejadian pembunuhan itu rezim pemerintahan kini dianggap telah melanggar hak asasi manusia (HAM).
"Tidak ada pembangunan, yang ada pembunuhan oleh TNI dan Polri. Oknum-oknum TNI dan Polri melakukan pembunuhan di tanah Papua. Kehidupan untuk ditembak. Tanah Papua bukan untuk lahan tembak bagi TNI dan Polri," ujarnya saat berorasi di Kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponogoro, Bandung, Rabu (10/12).
Natalius Pigai mengatakan, pembunuhan massal dan sistematik untuk memusnahkan warga Papua dilakukan sejak dipaksa bergabung dengan Indonesia pada tahun 1960. Natalius menyebutkan operasi militer untuk menjaga perusahaan milik luar negeri atas instruksi pemerintah gencar dilakukan.
SUP menyatakan pemerintah rezim Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus segera menarik aparat militer dari tanah Papua. Selain itu Kepala Polisi Papua dan Panglima Komando Militer Cendrawasih harus mempertanggungjawabkan tindak kekerasan terhadap warga Papua.
Editor: Antonius Eko
