HRW Minta Jokowi Batalkan Hukuman Mati

KBR, Jakarta - Lembaga pengawas hak asasi manusia, Human Rights Watch  (HRW) meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana hukuman mati lima pada orang yang terkait dengan perdagangan narkoba.

"Presiden Widodo harus bergabung dengan negara-negara  yang menghapus hukuman mati. Indonesia harus menunjukkan kepemimpinan di antara negara-negara Asia dengan menghentikan praktik barbar  ini,” kata Wakil Direktur Asia HRW, Phelim Kine dalam rilisnya, Kamis (18/12).

HRW menyatakan menentang hukuman mati dengan alasan apa pun. Sebab, hukuman mati bertentangan dengan hukum internasional hak asasi manusia yang menjunjung  tinggi setiap manusia yang memiliki hak melekat untuk hidup.

Indonesia, menurut pernyataan itu, harus bergabung dengan banyak negara yang sudah berkomitmen untuk resolusi Majelis Umum PBB 18 Desember 2007,yang menyerukan moratorium eksekusi hukuman mati dan penghapusan hukuman mati.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menolak grasi lima narapidana yang terkait kasus narkoba karena alasan menghancurkan masa depan bangsa. Jokowi menyatakan, hukuman mati sebagai  shock therapy bagi pelaku penyelundupan narkoba.

Berdasarkan data dari Kejaksaan Agung saat ini tercatat 136 terpidana yang menunggu eksekusi hukuman mati. Dari jumlah tersebut, 64 diantaranya tersangkut pidana narkotika dan dua lainnya terpidana terorisme. Hingga kini, baru 5 terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap

"Presiden Widodo harus mengakui bahwa hukuman mati adalah hukuman biadab, tidak membuat jera pelaku kejahatan," kata Kine.