KBR68H, Malang – LSM lingkungan Walhi Jawa Timur menilai rencana pemerintah Kota Malang membangun gorong-gorong bawah tanah untuk mengatasi genangan air dan banjir kurang tepat. Walhi lebih mendorong pemkot membuat sistem konservasi air agar dapat terserap ke tanah dan tidak dibuang ke laut.
Aktivis Walhi Jawa Timur Purnawan Dwikora Negara mengatakan konservasi air juga sesuai dengan perda tentang Konservasi Sumber Daya Air. Perda itu mengatur agar air hujan tidak hanya dibuang ke sungai tetapi juga ditampung ke dalam tanah.
“Pemkot Malang itu punya perda konservasi air 2001 kalau ndak salah, isinya sangat sangat progresif, di antaranya adalah air hujan jangan dibuang ke sungai terus ke laut. Tetapi ditampung ke dalam tanah untuk itu yang harus didorong dimaknai juga untuk apa untuk memenuhi kebutuhan air bawah tanah masyarakat yang Kota Malang sendiri. Kebutuhan air bersih itu disuplai dari Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota tidak punya sumber,” terang Purnawan.
Purnawan menambahkan masalah serius di Kota Malang sebenarnya adalah ruang terbuka hijau. Karena tanpa RTH yang luas, maka air tidak dapat terserap dan tersimpan di dalam tanah. Menurut data Walhi, RTH kota Malang hanya tersisa 2,5 persen saja.
Sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Malang berencana membangun saluran air bawah tanah untuk mengatasi genangan dan banjir. Sistem drainase baru ini dinilai lebih efektif untuk menyalurkan air hujan langsung ke sungai Metro.
Editor: Antonius Eko
