KBR68H,Surakarta - Pemerintah kota Surakarta, Jawa Tengah, menilai anggaran bantuan sosial (bansos) dalam APBD kota Surakarta sebagai kewajaran apalagi menjelang Pemilu mendatang.
Wakil Wali Kota Surakarta, Achmad Purnomo mengklaim, anggaran bantuan sosial sesuai kebutuhan masyarakat dan bukan pencitraan kepala daerah yang berasal dari partai politik tertentu.
“Saya tidak akan berprasangka buruk dengan adanya anggaran bansos, apalagi menjelang Pemilu ini. Wali kota kita, Pak Rudy akan memilih mana itu kegiatan politik dan kegiatan pemerintahan yang berasal dari anggaran bansos. Anggaran bansoskan prosesnya melalui musyarawah rencana pembangunan tingkat kelurahan kemudian ke musrenbang kecamatan dan kita salurkan ke musrenbang tingkat kota. Jadi sudah terarah, terjadwal lama, dan jelas peruntukannya. Jadi anggaran Bansos memang harus disalurkan ke masyarakat. Jangan sampai ditunda atau dibatalkan karena dianggap pencitraan menjelang pemilu, lakukan saja sesuai jadwalnya,” jelas Achmad Purnomo.
Sebelumnya, dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2014 kota Surakarta, anggaran bansos mencapai Rp 5 miliar. Sedangkan anggaran hibah tahun depan dipasang Rp 73 miliar. Jumlah itu menurun drastis senilai Rp 45 miliar dibanding dana hibah di Tahun Anggaran 2013, yaitu sebesar Rp 118 miliar.
Editor: Antonius Eko
