Tak Ada Dana, Raperda Difabel di NTT Mandeg

KBR68H, Kupang - Dinas Sosial Nusa Tenggara Timur mengklaim pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Difabel atau penyandang cacat terhambat ketiadaan dana.

Kepala Dinas Sosial Nusa Tenggara Timur Petrus Manuk mengatakan, pihaknya bersama organisasi penyandang cacat di NTT telah menyiapkan Ranperda tentang Perlindungan Difabel. Namun Ranperda belum bisa diserahkan ke DPRD NTT karena dinasnya belum memiliki dana untuk pembahasan.

"Memang sampai sekarang kita masih ada kesulitan. Jadi dari sisi anggaran untuk pembahasannya, jadi kita masih lanjut di area pemerintah ini. Mestinya tahun ini, tapi tertunda lagi tahun depan. Perda inikan hadir untuk memperkuat posisi penyandang disabilitas. Selama ini tiap tahun perhatian kita ke penyandang disabilitas baik yang dikelola oleh panti-panti pemerintah maupun panti swasta terus jalan. Baik melalui APBD I maupun APBN," kata Petrus Manuk.

Kepala Dinas Sosial Nusa Tenggara Timur Petrus Manuk. Sebelumnya, Ketua Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) NTT, Beny Jahang mempertanyakan keseriusan Pemerintah NTT memberi perlindungan kepada penyandang cacat. Jumlah penyandang cacat di NTT diperkirakan lebih dari 35 ribu orang.

Baca:  Bus Khusus Kaum Difabel

Editor: Suryawijayanti