Rendah, Indeks Demokrasi di Tangerang Selatan

KBR68H, Tangerang - Indeks demokrasi di kota Tangerang Selatan, Banten rendah. Laporan Indeks Demokrasi Lokal 2013 yang diteliti Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos) bersama Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) mencatat indek demokrasi Tangsel hanya 5,2. Ini tergolong rendah karena skala ukur 0-10.

Ada 3 hal yang diukur oleh Demos dan KID untuk mengukur Indeks Demokrasi Kota Tangsel secara umum. Yaitu indeks politik, ekonomi dan sosial. Khusus dilihat dari sisi politik, Peneliti Demos, Anton Pradjasto menjelaskan Kota Tangerang Selatan mempunyai nilai 5,7.

"Level dimonopolisasi di ranah politik juga berlangsung secara moderat," kata Anton dalam Diskusi Laporan Indeks Demokrasi Lokal 2013 di Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (19/12).

Indeks politik ini dilihat di antaranya dari besaran kebebasan dari kekerasan aparat Negara, kepemiluan yang adil, pluralis politik dan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Anton menjelaskan  independensi
warga Kota Tangsel dari pemerintah dan kelompok politik cenderung cukup baik  dengan skor 6. 4.

"Hanya saja menyangkut kompetisi sangat rendah (4.67). Sistem politik yang ada menurut informan ahli belum cukup memungkinkan demonopolisasi di ranah politik. Oposisi dimungkinkan namun politik sarat dengan money politics. Pilkada Kab. Tangsel 2009 digugat oleh sebagian besar caleg yang kemudian dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bersedia mengeksekusi keputuan MK sehingga separuh dari anggota DPRD Kota Tangerang Selatan yang jika mengikuti keputusan MK harus diganti tetap bertahan," papar Anton.

Sementara dilihat dari sumber daya politik di Kota Tangsel tercatat rendah. Kepercayaan pada sistem demokrasi tidak sebanding dengan kepercayaan pada pemerintah dan parlemen. Sebab dinasti politik masih menjadi monok dari keluarga bupati Airin baik di eksekutif maupun legislatif.

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany tengah menjadi sorotan di media massa. Kepala daerah pemekaran Kabupaten Tangerang itu tengah terseret skandal kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

Editor: Doddy Rosadi