Priyo: Hambit Bisa Dilantik dan Segera Diberhentikan

KBR68H, Jakarta - Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso menilai pelantikan tersangka korupsi Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, tidak akan mencederai etika atau moral hukum. Asalkan setelah dilantik, kata dia, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi segera menonaktifkan yang bersangkutan.

Kata Priyo, pelantikan ini hanya masalah prosedural yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sehingga tidak perlu dibesar-besarkan.

"Menurut pandangan saya, tidak perlu dipolemikkan secara panjang lebar seperti itu. Bisa saja pemerintah melakukan itu, bisa saja kemudian KPK sedikit bermurah hati untuk memberikan kesempatan yaitu yang bersangkutan (Hambit Bintih) dilantik oleh Gubernur Teras Narang tapi pada saat itu pula turun surat Presiden lewat Mendagri (yang isinya) yang bersangkutan diberhentikan atau dinonaktifkan karena sekarang dalam proses hukum di KPK," ujar Priyo di gedung DPR, Jumat (27/12).

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso menambahkan pelantikan tersangka korupsi di rumah tahanan ini bukanlah untuk yang pertama kalinya. Misalnya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji, Lampung, Khamamik dan Ismail Ishak di Rutan Menggala, Lampung. Mereka tersangkut kasus korupsi dana BUMD.

Kata Priyo ke depannya DPR berencana untuk merevisi undang-undang yang mengatur prosedur pelantikan kepala daerah ini agar polemik serupa tidak terjadi kembali.

Editor: Anto Sidharta