Jokowi: Saya Bisa Cek Langsung Transaksi di APBD Tiap Saat

KBR68H, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bank DKI merilis sistem pengawasan online bagi transaksi keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov yang dilakukan melalui Bank DKI. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, dengan sistem ini dirinya dan BPK bisa langsung mengetahui jika ada kejanggalan transaksi yang dilakukan SKPD tetentu. Kata dia sistem pengawasan ini dinilai efektif untuk mencegah potensi korupsi di lingkungan Pemprov.

"Setiap transaksi yang ada di APBD dan ada di Bank DKI itu real time setiap detik bisa kita monitor. Saya langsung dengan tab saya bisa langsung cek berapa posisi income, berapa posisi deposito dan bagaimana pergerakan uang di sebuah SKPD," jelasnya usai acara penandatangan Nota Kesepahaman dengan BPK dan Bank DKI di Balaikota Jakarta, Selasa (24/12).

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menambahkan sistem baru ini merupakan bentuk sistem pengawasan online pertama bagi Pemerintah Daerah di Indonesia. Kata dia sistem ini dalam perjalanannya akan terus dievaluasi dan rencananya BPK juga akan menerapkan sistem ini pada Provinsi lainnya di Indonesia.

Pengawasan dengan sistem online dan real time penting, kata Jokowi, karena setiap tahun APBD Pemprov DKI terus meningkat. APBD tahun 2014 jumlahnya mencapai Rp 69 triliun.

Melalui kesepakatan bersama  tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk memberikan akses data transaksi  yang berada dalam pengelolaan Bank DKI kepada BPK DKI Jakarta. Data transaksi tersebut dapat diakses oleh BPK DKI secara online.

Editor: Doddy Rosadi