Janji Gubernur Enembe soal Penggunaan Dana Infrastruktur

KBR68H, Jayapura - Pemerintah Provinsi Papua mengakui penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur banyak diselewengkan. Ini membuat pemerintah pusat hanya memberikan separuh dari total dana infrastruktur yang diminta.

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, dari permintaan dana infrastruktur Rp 1-2 triliun, pemerintah pusat hanya memberikan Rp 500-600 miliar. Dana itu pun harus dibagi dengan kabupaten dan kota. Menurut Lukas, sikap pemerintah pusat disebabkan karena penggunaan dana yang tidak tepat oleh Pemda di Papua.

“Enak sekali dana infrastruktur bikin jam, bikin foto-foto, apa itu? Foto pribadi, foto jam pribadi. Kalau dia beli dengan pagu 1 ton ini dengan mungkin 1 juta, bilang 1 biji, 1 juta, omong kosong itu. Temuan fiktif tuh sumbernya semua dari sini, dana infrastruktur,” tutur Lukas Enembe di Jayapura.

Di era kepemimpinannya, Gubernur Lukas Enembe dan wakilnya Klemen Tinal berjanji akan mengoptimalkan penggunaan dana infrastruktur bagi pembangunan di Papua. Tahun mendatang, Papua mendapatkan tambahan dana infrastruktur sebesar Rp 2 triliun, atau naik sekitar 400 persen dari tahun sebelumnya.

Dengan penambahan yang begitu besar, pihaknya berharap terjadi perubahan pembangunan di Papua. Misalnya adanya terobosan penghubung jalan antarkabupaten di pesisir pantai dan di wilayah pegunungan. Nantinya pengelolaan dana tersebut akan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan setempat. (Katharina Lita)

Editor: Anto Sidharta