KBR68H, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menghentikan kontrak kerjasama dengan operator bus TransJakarta. Rencana itu menyusul banyaknya keluhan yang dilaporkan oleh masyarakat terkait pelayanan busway. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemda tengah mengevaluasi kenerja operator tersebut saat ini. Pemprov kemungkinan besar akan mengelola sendiri pelayanan bus TransJakarta. Ia beralasan, selain lebih efisien, evaluasi kinerja juga akan lebih mudah dilakukan Pemprov.
“Nah itu yang akan kita lakukan, kita mau beli bus lebih banyak dan kita oprasikan sendiri kedepannya. Jadi kita tidak akan tersandera oleh oprator manapun. Sama seperti sekarang, mobilnya tidak layak tetapi kita tidak bisa stop, kalau stop nanti jumlahnya tidak cukup, nah lebih baik kita oprasikan sendiri nanti mobil-mobil yang baru dibeli itu harus di dalam e-catalognya juga ada e-catalog service, jadi waktu kita servicenya nanti tidak perlu tender. Misalnya saya beli Toyota, saya tinggal kirim ke Toyota untuk service lalu bayar. Selama ini kan service pun mesti tenderkan, itu lah yang menyebabkan perawatan jadi tidak baik," ujarnya kepada wartawan di gedung Balaikota Jakarta, Jumat (06/12).
Basuki Tjahaja Purnama menambahkan, Pemprov DKI juga bakal mengevaluasi operator pekerja alih daya karyawan Balaikota. Pasalnya kata dia, operator tersebut dinilai telah ingkar janji dengan memberi gaji karyawan alih daya di bawah UMR. Padahal kata dia, perjanjian awalnya, operator tersebut berjanji memberi gaji sesuai UMR.
Hari ini, para supir Transjakarta koridor 5 dan koridor 7 melakukan aksi mogok beroperasi. Para supir tersebut menuntut pembayaran gaji yang tertunda selama dua bulan. Akibatnya ratusan penumpang bus TranJakarta menumpuk di halte Kampung Melayu, Jakarta Timur. (Baca: BLU TransJakarta Bidik Penyerobot Busway Lewat CCTV)
Editor: Damar Fery Ardiyan
