Perda Perlindungan Lahan Pertanian NTB Segera Lahir

KBR68H, Mataram- Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di NTB segera lahir. Wakil Gubernur NTB Badrul Munir kemarin telah  menyerahkan draf raperda tersebut dalam rapat paripurna DPRD NTB. Selain raperda tentang perlindungan lahan, pemda juga menyerahkan draf raperda terkait retribusi pelayanan tera ulang.

Badrul Munir mengatakan, aturan terkait perlindungan lahan pertanian ini dilaksanakan melalui mekanisme pemberian insentif kepada petani serta menerapkan disinsentif  kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian. Ia menjelaskan,  tren pengalihan sawah ke non sawah di NTB dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebesar dua ribuan hektar.

“Raperda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan. Untuk kondisi di Nusa Tenggara Barat, tren pengalihan sawah ke non sawah dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 0,88 persen atau seluas 2.110 hektar atau rata-rata 422 hektar per tahun,” kata Badrul Munir.
 
Badrul Munir mengatakan, meski banyak pengalihan fungsi sawah ke non sawah, namun program pencetakan sawah baru tetap dilakukan. Ia mengklaim, dalam lima tahun terakhir telah dicetak 8.700 hektar lebih sawah baru atau rata-rata pertahun sebanyak 1.740 hektar. Raperda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan NTB terdiri dari 21 bab serta 54 pasal. Raperda ini segera dibahas oleh DPRD NTB.