KBR68H, Mataram - KPU kabupaten dan kota di NTB kekurangan dana untuk melakukan verifikasi faktual terhadap 18 parpol.
Ketua KPU NTB Fauzan Khalid mengatakan, pihaknya hanya memiliki dana sekitar Rp 6 juta untuk melakukan verifikasi faktual. Namun kata Fauzan, yang lebih dikhawatirkan justru KPU kabupaten dan kota. Pasalnya tugas mereka lebih berat, sementara dana sangat terbatas.
“Yang pasti apapun keadaannya kan harus diverifikasi. Jadi kalau di tingkat provinsi kan ada sisa dana sekitar enam juta-an untuk verifikasi faktual. Kalau provinsi bisa lah kita kerja ikhlas gitu karena kan ( jarak yang diurus) dekat-dekat. Yang saya pikir justru kabupaten ini, (mengecek) KTA kan sampai-sampai di atas gunung,” katanya.
Sementara itu pengakuan Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat Khairudin, pihaknya terpaksa urunan untuk membiayai verifikasi faktual tersebut. Ini karena dana yang dimiliki sudah habis terpakai pada saat verifikasi faktual sebelumnya.
