Kanwil Perbendaharaan NTB Bakal Pecat Karyawan yang Terima Amplop

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Nusa Tenggara Barat bakal memecat stafnya yang terbukti menerima amplop atas layanan yang diberikan. Pasalnya, semua pelayanan pencairan anggaran APBN untuk para bendahara pemerintah daerah dan pihak lainnya tidak dipungut biaya sepeser pun.

Kepala Kanwil, Alfiah mengatakan, Kebijakan itu diambil dalam upaya memberikan pelayan terbaik yang bebas korupsi.
 
" Selama ini kami selalu jadi kambing hitam apabila serapan anggaran dari dinas/instansi minim. Kami dituding pelayanan ribet dan ada pungutan. Loh kami menerima kapan pun setiap bendahara yang datang ke sini dan tidak ada biaya sedikit pun," kata Alfiah.

Alfiah menuturkan, serapan anggaran di setiap dinas/instansi memang masih banyak menumpuk di akhir tahun. Padahal, penyerahan DIPA 2013 sengaja dilakukan pada bulan desember 2012. Artinya, sejak diserahkan itu, anggaran sudah bisa dicairkan apabila dinas/instansi membutuhkan.

Jadi, kata Alfiah,  tidak ada hubungan apabila serapan anggaran dari dinas/instansi itu kecil dengan pelayanan di Kantor Ditjen Perbendaharaan NTB. Karena hal itu tergantung dari progres dinas/instansi tersebut.
DIPA APBN tahun 2013 untuk NTB sebut Alfiah, senilai RP 15,7 triliun. Dirincikan, satuan kerja vertikal kementerian/lembaga Rp 5,3 triliun, SKPD dekonsentrasi Rp 370 miliar dan SKPD tugas pembantuan Rp 513 miliar.

Selanjutnya, SKPD urusan bersama Rp 245 miliar, transfer untuk provinsi Rp 1,6 miliar dan transfer untuk kabupaten/kota Rp 7,6 triliun. APBN tahun 2013 disusun dengan memperhatikan perkembangan ekonomi makro terkini dan prospeknya ke depan.

" Asumsi yang sudah disepakati pemerintah dan DPR RI, yakni pertumbuhan ekonomi diperkirakan 6,8 persen. Selain itu, inflasi sebesar 4,9 persen, nilai tukar Rp 9.300 per dollar. Sementara NTB mendapat prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," tuturnya.

Sumber: http://www.globalfmlombok.com/content/alfiah-saya-pecat-staff-yang-terbukti-terima-amplop