Imparsial: Pemerintah Pusat Wajib Hadir dalam Dialog Jakarta-Papua

KBR68H, Jakarta - LSM HAM Imparsial meminta pemerintah pusat hadir dalam pertemuan dialog damai Jakarta-Papua yang rencananya digelar tahun depan. Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mengatakan, dialog yang digagas Kaukus Parlemen Papua dan Jaringan Damai Papua ini bukan untuk memisahakan Papua dari Indonesia. Namun, menyuarakan langsung aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat.

"Timor-Timur daru dulu status internasionalnya tidak diakui berada di Indonesia, beda dengan Papua yang sudah diakui PBB berada di Indonesia sejak 1969. Indonesia terikat untuk melaksanakan konvensi HAM, Indonesia harus aktif dan mau untuk duduk satu meja dengan masyarakat Papua."ujar Poengky

Kaukus Parlemen Papua dan Jaringan Damai Papua kembali menggagas dialog damai Jakarta-Papua tahun depan. Fokus dialog damai tidak kepada referendum atau merdeka, namun menyoroti kegagalan pembangunan di Bumi Cendrawasih itu. Sementara Komnas HAM akan mendorong pelaksanaan dialog damai Jakarta-Papua tahun depan. Sejak 2010, pemerintah pusat menolak hadir dalam pertemuan itu.