Gubernur NTB Tahan DIPA 7 Kabupaten

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi mengancam akan menahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN tahun 2013 untuk 7 kabupaten/kota se-NTB. Hal itu karena saat penyerahan DIPA tersebut, Bupati/Wali Kota atau wakilnya tidak hadir.

DIPA itu akan terus ditahan sampai kepala daerah bersangkutan mengambilnya langsung ke Gubernur. Ketidakhadiran Kepala Daerah menerima DIPA NTB secara langsung dikhawatirkan akan berdampak pada daya serap anggaran nantinya.

"Saya tahan ini bukan karena maksud apa-apa, tetapi hanya sebagai bentuk komitmen kita bersama. Kita ingin serapan anggaran DIPA ini tinggi untuk memajukan NTB. Tahun ini kan serapannya masih kurang memuaskan," kata gubernur.

Majdi menuturkan, serapan anggaran di dinas/instansi NTB memang masih minim dan selalu pelaksanaanya menumpuk di akhir tahun. Hal itu akibat beberapa faktor, seperti kurangnya tenaga ahli, khususnya pimpinan proyek (pimpro) yang memenuhi kualifikasi.

Jika sebuah proyek itu ditangani pimpro yg kurang memenuhi kualifikasi, maka proyek itu ditunda. Karena pemerintah juga tidak menginginkan terjadinya penyimpangan saat pengerjaan proyek tersebut.

Hal itu lanjut Majdi, menyebabkan seorang pimpro menangani hingga 5 proyek. Kondisi itu akan terus diupayakan agar tenaga ahli ditambah untuk menyesuaikan semakin banyaknya proyek dan anggaran yang akan dikerjakan.

Selain itu keterlambatan pencairan anggaran juga penghambat pengerjaan proyek di NTB. Keterlambatan inilah yang terus ditekan dengan meminta dinas/instansi benar-benar mengawalnya. 

" Sebagai contoh, di APBN perubahan dikeluarkan bulan Juli dan dicairkan bulan Agustus. Waktu pelaksanaan proyek tinggal 4 bulan, yakni September-Desember. Sementara proyek itu dikerjakan minimal 6 bulan. Nah inilah yang menjadi salah satu kendala tadi," jelasnya.
 
Dari 10 kabupaten/kota di NTB, hanya tiga Kepala Daerah yang hadir menerima DiPA APBN tahun 2013, yakni Wali Kota Mataram, Ahyar Abduh; Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu dan Wakil Bupati Lombok Tengah, Norman Suzana. Sementara, 7 kabupaten/kota yang tidak hadir, yakni Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima.

Sumber: http://www.globalfmlombok.com/content/gubernur-ntb-tahan-dipa-7-kabupatenkota