Fungsi Kaderisasi Parpol di NTB Minim

KBR68H, Mataram- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Nusa Tenggara Barat ( NTB) Fauzan Khalid menilai fungsi kaderisasi yang seharusnya dilakukan oleh partai politik di NTB masih minim. Indikasi tersebut dapat dilihat dari praktek perekrutan kader yang cenderung dilakukan secara sembarang, bukan berasal dari kader yang direkrut dari bawah.

Fauzan Khalid mengatakan, selain minimnya fungsi kaderisasi, parpol juga masih lemah dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat.

Menurut dia, parpol merupakan lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melaksanakan pendidikan politik. Karena itu parpol diminta mempertanggungjawabkan fungsi ini sambil melakukan evaluasi sejauh mana fungsi ini sudah dilaksanakan.

“Satu-satunya lembaga negara yang berkewajiban memberi pendidikan politik adalah parpol, tidak ada lembaga lain. Parpol harus mempertanggung jawabkan ini dan mengevaluasi apakah ini sudah masksimal dilakkan atau belum,”kata Fauzan.

Ia mengajukan beberapa prasyarat penting sebuah parpol agar bisa dikatakan ideal. Satu diantaranya adalah memperkuat ideologi partai. Namun banyak elit parpol yang justru tidak memahami ideologi parpolnya, apalagi massa pendukungnya.

Selanjutnya, aspek kaderisasi parpol harus dilakukan secara sistematis, ada sistem penjenjangan sehingga seoarang kader bisa menempati posisi tertentu. Dan prasyarat yang terakhir adalah masalah pendanaan parpol, dimana disebutkan dalam aturan dana parpol berasal dari iuran partai serta sumbangan yang tidak mengikat.

“Apakah ada kader partai yang nyumbang? Mungkin aloginya calon presiden Amerika lah yang mau kampanye misalnya. Kemudian dari sisi sumbangan yang tidak mengikat, ada tidak orang menyumbang kemudian tidak punya kepentingan apa-apa. Kan itu mustahil,” Fauzan.