Evaluasi Otsus untuk Perbaikan Papua Sembilan Tahun Mendatang

Evaluasi otonomi khusus Papua yang digelar Kementerian Dalam Negeri akan dilakukan menyeluruh.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengatakan, hasil evaluasi akan menjadi acuan pemerintah untuk memperbaiki kebijakan otonomi khusus Papua hingga sembilan tahun mendatang.

Djohan mengakui evaluasi dilakukan lantaran buruknya tata kelola pemerintahan, termasuk pengelolaan dana otsus yang bernilai triliunan rupiah itu. Padahal Otonomi Khusus sudah berlangsung 11 tahun.

"Sementara di Papua upaya untuk desentralisasi asimetris belum menuju ke jalan yang the right track. Ini hasil dari kajian. Sekarang kita coba mengevaluasi yang kami lakukan secara menyeluruh, komprehensif terkait dengan kebijakan otonomi khusus itu, untuk perbaikan-perbaikan kebijakan,” kata Djohermansyah.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui otonomi khusus Papua masih bermasalah pada tahap penerapannya. Hal ini membuat warga tidak sejahtera. Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, pengelolaan dana otsus masih belum dilakukan dengan efektif. Oleh sebab itu, pemerintah berencana mengevaluasi secara menyeluruh implementasi otsus di Bumi Cendrawasih itu.