DPRD Kota Medan Pertanyakan Alokasi Rp 300 Miliar untuk Honor PNS

KBR68H, Medan - Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan saat ini sedang melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2013. Namun, dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang sedang dibahas bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu, sekitar Rp300 miliar lebih alokasi belanja langsung pengguna anggaran disedot untuk belanja atau honorarium pegawai di masing-masing pengguna anggaran.

Hal ini sangat disayangkan oleh kalangan anggota DPRD Kota Medan, sebab alokasi belanja langsung untuk honorarium pegawai itu terlalu besar dan terkesan pemborosan anggaran.

“Ada 33 pengguna anggaran, jika ditotal semuanya kalau tidak salah angkanya mencapai Rp300 miliar. Kita sangat menyayangkan ini, padahal mereka (PNS, red) sudah menerima gaji dari negara, kenapa ada honornya lagi,” tanya Bendahara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, A Hie, kemarin.

Memang, sebut Ketua Komisi C ini, ada Peraturan Walikota (Perwal) yang mengaturnya hal itu, dimana anggaran itu tidak diperbolehkan naik, tetapi boleh diturunkan.

“Tapi, kan tidak salah kalau kita melakukan efisiensi,” katanya.

Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) V ini mencontohkan, seperti alokasi anggaran pada Dinas Kesehatan, dimana sekitar Rp13 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai. Seharusnya, sebut A Hie, dana sebesar itu bisa digunakan untuk program pembangunan yang menyentuh langsung terhadap kepentingan masyarakat seperti peningkatan pelayanan kesehatan ataupun perbaikan infrastruktur.
“Karena masyarakat memang membutuhkan itu,” ujarnya.

Jika Rp300 miliar alokasi honor pegawai dalam belanja langsung di 33 pengguna anggaran itu digunakan untuk perbaikan infrastruktur, sambung A Hie, tentunya akan membuat kondisi infrastruktur Kota Medan bukan hanya semakin baik, tetapi juga tidak ada lagi jalan di Kota Medan yang tidak beraspal.

“Saya pernah dengar, perbaikan dan peningkatan jalan nasional di Sumut per 1 kilometernya menelan anggaran sekitar Rp10 miliar. Kalau itu kita samakan, berapa banyak jalan di Kota Medan yang terselesaikan dengan kondisi baik. Dinas Bina Marga saja dengan dana Rp142 miliar memprogramkan perbaikan drainase di 126 titik. Bayangkan, dengan dana sebesar itu, sudah berapa titik infrastruktur yang diperbaiki,” terang A Hie yang mengaku selalu mempertanyakan alokasi anggaran itu setiap rapat pembahasan dengan SKPD.

Menurut A Hie, besarnya anggaran belanja pegawai itu rentan akan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran. Artinya, anggaran itu tetap ditampung, namun aplikasinya nanti tidak diberikan kepada pegawai. “Ini yang kita takutkan. Judulnya untuk pegawai, tapi nanti digunakan untuk kepentingan lain,” sebutnya.

Guna menghindari terjadinya penyalahgunaan itu, tambah A Hie, pihaknya menyarankan agar alokasi anggaran honor itu dipangkas dan dialihkan untuk kepentingan pembangunan yang lebih menyentuh kepada masyarakat. “Kita sarankan, sekitar 30% dialihkan untuk pembangunan. Atau memang sama sekali dipangkas dan tidak dialihkan kepada yang lain,” pungkasnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Setdakota Medan, Irwan Ritonga, yang dikonfirmasi tidak menampik hal ini. “Ya, sekitar segitu lah anggarannya untuk semua satuan unit kerja di lingkungan Pemko Medan,” katanya.

Dalam R-APBD Kota Medan TA 2013 yang disampaikan Pemko Medan diproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp4,33 triliun lebih, atau meningkat 7,34% dari tahun 2012 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,758 triliun lebih, Pajak Daerah Rp1,189 triliun lebih, Retribusi Daerah Rp331 miliar lebih, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp20 miliar lebih serta lain-lain PAD yang sah Rp216 miliar lebih.(Radio Star News)

Sumber:http://www.starberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80295:-rp300-miliar-alokasi-honor-pegawai-dipertanyakan-&catid=37:medan&Itemid=457