Buruknya Tata Kelola Jadi Sorotan Evaluasi Otsus Papua

Pemerintah tidak akan mengurangi dana Otonomi Khusus di Papua, meskipun ditengarai terjadi kebocoran penyaluran dana Otsus di Papua dan Papua Barat. Tahun depan, dana Otsus untuk Papua mencapai Rp 4,3 triliun dan Papua Barat Rp 1,8 triliun.

Dirjen Otonomi Khusus Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan mengatakan, agar penyaluran dana Otsus tepat sasaran, pihaknya bakal meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur daerah di Papua. Ia juga mengklaim, buruknya tata kelola Pemerintahan di sana menjadi sorotan untuk mengevaluasi menyeluruh pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat.

"Itu khan sudah ada UU. Pembagian dana Otsus itu 2 persen dari plafon total Dana Alokasi Umum Nasional. Gak lah itu tetap. Yang penting itu bagaimana tata kelolanya yang baik. Pengelolaan yang transparan yang akuntabel dan partisipatif. Kemudian punya sistem perencanaan yang baik, sistem monitoring evaluasi dan pelaporan yang baik. Jadi kearah penataan sistemnya supaya efektif dan optimal. Sehingga tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan,” kata Djohermansyah.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan menambahkan, tata kelola dana Otsus yang baik harus disertakan dengan transparansi pengelolaan dan pelaporan penggunaan anggaran. Tanpa itu, dana otsus akan sulit dipertanggungjawabkan.

Rencananya Pemerintah akan mengumpulkan para pemangku pihak untuk mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat. Pertemuan akan berlangsung di Jakarta pada Rabu mendatang.