Buruh Sumut Tolak Rencana Penghapusan UMP

Rencana Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Sumut) menghapuskan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan, mendapatkan penolakkan dari kelompok buruh. Rencana penghapusan UMP dinilai sebagai bentuk lepas tangan pemprov atas kesejahteraan buruh.

Ketua Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Sumut, Minggu Saragih mengatakan, dengan penghapusan UMP, struktur Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) juga akan dibubarkan. Sehingga buruh semakin kehilangan posisi tawar untuk mewujudkan upah layak.

"Sedangkan ada Depeda saja aspirasi keinginan kita mendapatkan kesejahteraan belum kunjung terpenuhi. Apalagi kalau dibubarkan. Ini sama dengan mengacak-acak kepentingan buruh, karena buruh akan terkotak-kotak berdasarkan upah. Makin tertekan lah kita ini."Jelas Minggu.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sumut berpendapat lain. Kelompok buruh ini justru mendukung  penuh keputusan Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang telah mengagendakan membekukan Depeda Sumut dan penghapusan UMP.

"Ketetapan upah kan nantinya akan berlaku di kabupaten/kota, jadi sudah seharusnya pemerintah kabupaten/kota saja yang memutuskan ketetapan upahnya. Mereka lebih tau kondisi perekonomian di masing-masing daerahnya. Pengeneralisiran selama ini juga mendapat begitu banyak keberatan dari pemerintah kabupaten/kota." ungkap Ketua KSBSI Sumut, Edward Pakpahan.

Rencana penghapusan ketetapan upah ini sendiri mencuat setelah kelompok buruh terus menekan pemerintah untuk menetapkan upah sesuai tuntutan buruh sebesar Rp.2,2 juta.

sumber: http://www.starberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=82046:buruh-tolak-rencana-penghapusan-ump&catid=37:medan&Itemid=457