Bupati dan Walikota di Papua Diminta Optimalkan Pelatihan Tenaga Kesehatan

KBR68H, Biak - Pemerintah Propinsi Papua meminta setiap bupati dan walikota  agar mulai 2013 nanti lebih optimal merencanakan setiap kegiatan penyiapan tenaga kesehatan. Seperti mengirimkan tenaga kesehatan hingga ke kampung-kampung. Melatih kembali kader kesehatan dan mama-mama  dukun bersalin.

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua, Yosep Rintha mengatakan, setiap kabupaten/kota   punya anggaran cukup untuk membiayai itu. Seperti dari dana Otsus, Bantuan Operasional Kesehatan-BOK dan anggaran operasional puskemas.  Setiap kabupaten/kota juga diminta membuat program khusus untuk merekrut tenaga kesehatan. Karena dengan cara ini, kekurangan tenaga kesehatan   terutama di pedalaman, akan teratasi.

“Ada banyak lulusan kesehatan yang belum terserap. Kini mereka hanya sebagai tenaga magang, tenaga sukarela di beberapa layanan kesehatan. Sementara formasi yang punya adalah di kabupaten. Jadi bupati membuat surat kepada kepala kepegawaian Negara untuk disiapkan formasi. Karena memang tenaga kesehatan  masih banyak dibutuhkan. Jika kabupaten tidak melakukan itu maka kita tidak dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan baik.” ujar Yosep.

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua, Josep Rintha mengatakan, sesuai undang-undang   tentang otonomi daerah, kepala dearah bupati dan walikota, berkewenangan besar untuk merekrut ketenagaan. Kewenangan Pemerintah propinsi sesuai undang-undang Otsus, hanya sebagai sinkronisasi dan mensupport setiap pemerintah kabupaten/kota.

Tahun lalu, pemerintah propinsi Papua, telah menempatkan sejumlah tenaga kesehatan di 13 kabupaten. Setiap kabupaten mendapatkan 6 orang tenaga kesehatan.  (Radot Gurning)