9 Fraksi DPRD Kalbar Setujui RAPBD 2013

KBR68H, Pontianak- Sembilan fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyetujui nota keuangan dan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2013. Ini terangkum dalam pidato penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan Raperda tentang APBD Provinsi Kalbar tahun anggaran 2013. 

Umumnya, sembilan fraksi ini menitikberatkan kepada prioritas program, efisiensi anggaran hingga pengawasan penggunaan anggaran, seperti diungkapkan Fraksi PDIP.   PDIP meminta perencanaan pembangunan yuang tersusun dalam APBD konsisten dengan apa yang sudah dibahas antara tim anggaran DPRD dan Pemprov Kalbar. Untuk itu, pemerintah daerah diminta fokus terhadap program prioritas yang sudah disusun. Tidak hanya itu, PDIP meminta agar penyusunan anggaran dilakukan secara terpadu, terintegrasi untuk segala jenis belanja yang didasarkan pencapaian efisiensi anggaran.

Partai berlambang banteng ini berharap agar program yang direncanakan dalam APBD 2013 bisa dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu sesuai Renja dan RKA masing-masing SKPD.

Kritik dari Partai Golkar

Sementara Fraksi Golongan Karya (Golkar) menyayangkan saat pembahasan rancangan kegiatan anggaran (RKA) tidak melibatkan komisi-komisi DPRD. Padahal ini sangat penting sebelum dibahas di Badan Anggaran DPRD maupun pemerintah. Golkar juga menyoroti pembahasan draft PPAS dan KUA yang dianggap tidak tepat waktu, sehingga pembahasan tidak bisa maksimal. Tidak hanya itu, Golkar juga menganggap RKA tidak lengkap dan tidak memiliki standar kelayakan yang dibahas, sehingga pihaknya tidak bisa membahas secara cermat dan maksimal.  Ini menurut partai berlambang pohon beringin menunjukkan ketidakseriusan dan pragmatisme penyusun anggaran yang rendah. Padahal menurut Golkar tiap tahun tim anggaran pemerintah diingatkan agar RKA harus berbobot, sehingga nantinya bisa menghasilkan APBD yang berkualitas.

Fraksi Demokrat di sisi lain sangat menghargai kinerja pemerintah yang mampu meningkatkan APBD setiap tahunnya. Proyeksi target APBD 2013 pun meningkat. Ini bisa dilihat dari komposisi anggaran pendapatan daerah yang naik menjadi Rp 3,2 Triliun. Begitu juga dengan pendapatan asli daerah (PAD)  yang mencapai Rp 1,3 triliun, diikuti dana perimbangan mencapai Rp 1,3 Triliun dan dana sah lainnya juga mencapai Rp 500 Miliar lebih. Namun, meskipun demikian Demokrat memiliki catatan-catatan yang harus segera direalisasikan pemerintah, salah satunya menindaklanjuti rekomendasi panitia khusus terkait indeks  pembangunan manusia (IPM), infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan.

Ketiga sektor tersebut harus mendapat prioritas utama karena tiga bidang itu yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik ditunjukkan dengan membangun kawasan jalan, jembatan yang sudah layak diprioritaskan untuk segera dibangun, terutama yang berstatus pemerintah Provinsi Kalbar maupun yang berada di Sintang. Sarana kesehatan dan pendidikan juga harus mendapat jatah pembangunan yang memadai, terutama sarana yang langsung dinikmati masyarakat miskin di pedalaman Kalbar.

Pembahasan Anggaran 2013 Tidak Maksimal

Sementara Fraksi PPP melihat pembahasan anggaran 2013 tidak maksimal, karena belum tergambar secara jelas skala priorits anggaran 2013, melainkan hanya diisi program rutin seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, program kepentingan rakyat harus dipercepat. PPP juga  lebih tertarik akan kualitas belanja tidak langsung pemerintah yang diminta memperhatikan kualitas, kepatutan dan kelayakan, terutama pembangunan proyek di daerah harus berlandaskan kepentingan rakyat.

PPP  pun mengingatkan agar proyek yang dilakukan pemerintah tepat waktu dan tidak terburu-buru sehingga kaulitas pengerjaan proyek bisa terjamin. Untuk itu, kontrol SKPD sangat diperlukan dalam pengawasan setiap proyek yang dikerjakan. Pembangunan pemerintah harus dilakukan secara hati-hati dan jangan menunda pembangunan, terutama pengerjaan pembangunan pada akhir tahun yang rentan musim penghujan.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pun menyetujui APBD 2013 untuk disahkan. Namun, ia menggarisbawahi akan kinerja Badan Anggaran pemerintah yang harusnya bisa lebih awal mengajukan draf RAPBD, mengingat perlu waktu maksimal agar pembahasan bisa berjalan dengan kualitas dan kuantitas suatu APBD yang menyeluruh, tidak tergesa-gesa dengan hasil yang maksimal. Untuk pembasahan di tahun mendatang, PAN meminta agar digelar public hearing dengan menghadirkan elemen masyarakat guna mendapatkan masukan yang lebih transparan, akuntabel dan bebas dari kecurigaan adanya mafia anggaran.

Efisiensi Anggaran

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  menitikberatkan pada efisiensi anggaran dalam akselerasi pembangunan. Tidak hanya itu, PKS juga mendukung langkah adanya penghematan dan mobilisasi pemerintah terkait keperluan kendaran dinas dengan sistem sewa pakai yang dinilai akan menghemat keuangan daerah. PKS pun mendesak agar sistem tersebut dikaji lebih lanjut. Penghematan juga dilakukan dalam meningkatkan anggaran lainnya untuk program penguatan IPM Kalbar,  kesehatan, pendidikan dan ekonomi pembangunan.

Fraksi Partai Hanura meminta agar pemerintah daerah lebih fokus juga untuk belanja daerah dalam pembangunan perbatasan guna mengurangi angak kemiskinan di kawasan pedalaman dan perbatasan. Hanura juga meminta agar pengelolaan daerah berbasis kinerja. SKPD juga harus mendukung setiap kebijakan gubernur agar program yang ada bisa dikerjakan secara optimal.

Selain sejumlah fraksi lainnya yang membahas masalah ketepatan katu pengajuan draf  KUA, Fraksi Khatulistiwa Bersatu (FKB) juga memaparkan hal yang sama.  Tidak hanya itu, pembahasan harus dilakukan secara mendasar dan sistematis, sesuai tugas pemda agar sasaran dan kegiatan bisa tercapai secara efektif, efisien dan bermanfaat. Untuk itu perlu persamaan persepsi antar semua pihak agar APBD bisa selaras dengan, arah kebijakan yang tepat.  Fraksi ini lebih menyoroti agar PAPBD berbasis kinerja dengan memprioritas skala yang penting, terutama untuk kesejahteraan masyarakat.

Fraksi ini  pun mendesak agar pemerintah bersama-sama DPRD memperjuangkan keinginan masyarakat dengan dukungan dana dari pusat, mengingat masih banyak anggaran di sejumlah pos kementrian yang diperuntukkan untuk daerah, seperti Kalbar tetapi belum maksimal diterima daerah.