KBR, Bandung- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin mendorong penggunaan teknologi blockchain dalam tata kelola pemerintahan di 27 kabupaten dan kota. Menurut Bey, penggunaan teknologi digital yang menggunakan kriptografi tersebut dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
"Ya, secara sederhana untuk lebih percaya lagi menggunakan teknologi. Dan ini untuk mendukung keterbukaan pelayanan publik jadi lebih baik, bisa lebih menyederhanakan, perizinan segala macam, dan semuanya bisa memantau pada saat ini. Dan kami ingin menyosialisasikan jangan sampai Jawa Barat ketinggalan dalam penggunaan blockchain ini," ujar Bey, Bandung, Kamis, (7/11/2024).
Bey mengatakan, manfaat dan potensi penggunaan teknologi blockchain mampu memperkuat keamanan data dan meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik. Karena itu, perlu didorong penerapannya sebagai solusi teknologi.
"Bisa diimplementasikan untuk semua layanan karena sudah pasti aman, seperti data pensiun, transparansi anggaran, aplikasi Sapawarga, pembayaran pajak, dan lainnya," kata Bey.
Baca juga:
Penerapan teknologi blockchain di semua pemerintahan di Jabar ini sebagai bentuk adaptasi terhadap disrupsi digital.
"Jangan sampai ketinggalan dalam teknologi ini. Jabar harus selalu terdepan dalam inovasi digital," ucap Bey.
Teknologi blockchain bukan hal baru di Indonesia, namun berbeda bagi sektor pemerintahan.
Untuk itu, melalui Local Government Blockchain Forum dan Festival 2024 Bey berharap para pemangku kebijakan di Jabar memahami dan segera menerapkan blockchain dalam tata kelola pemerintahan.
"Blockchain ini walaupun sudah lama, tapi buat pemerintahan masih terbilang baru. Yang penting para kepala daerah dan eselon II paham dulu logikanya seperti apa," tukas Bey.
Sekilas tentang Blockchain
Blockchain adalah kumpulan berbagai data yang diproses sejumlah komputer, yang tidak terkandung suatu entitas apa pun di dalamnya. Mengutip Gramedia.com, kumpulan data tersebut diikat dan diberi pengamanan menggunakan prinsip kriptografi.
Jaringan di dalam blockchain juga tidak memiliki otoritas atau kewenangan yang berpusat. Ini lantaran sebuah blockchain berisi beragam data layaknya buku catatan sangat besar.
Meskipun buku ini dibagikan, tetapi isinya tidak akan berubah. Selain itu, isi di dalamnya bisa dilihat dan diakses siapapun yang ingin melihatnya.
