KBR, Rembang–Pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mengalokasikan anggaran puluhan miliar untuk menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilkada) 2024.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz menjelaskan, lantaran besarnya dana untuk pilkada, maka pemerintah mengurangi belanja untuk kepentingan masyarakat, termasuk belanja infrastruktur.
“Itu mengurangi belanja kita untuk masyarakat. Total Rp36 miliar, kan sudah ada tahap kemarin dan sisanya nanti di tahun 2024, aman kalau itu,” tuturnya, Jum’at, 10 November 2023.
Pendapatan Menurun
Hafidz membenarkan komposisi anggaran di tahun politik 2024, akan lebih berat dibanding 2023. Apalagi banyak sektor pendapatan turun, karena dipicu sejumlah hal.
Mulai dari aturan biaya uji kir kendaraan yang digratiskan, sehingga potensi pendapatan sekira Rp1,5 Miliar hilang, kemudian sektor pendapatan dari kelautan perikanan juga menurun, akibat aktivitas melaut semakin sepi. Belum lagi sektor pertambangan turut melemah.
“Kalau belanja didorong untuk naik, sementara pendapatannya ini kurang, pasti masalah. Oleh karena itu perlu kebersamaan dan satu pemahaman, saya kira enggak hanya di Rembang, tapi di mana-mana. Apalagi kalau bicara dunia, pengaruh dari perang Israel-Palestina ini luar biasa, Ukraina dan Rusia belum selesai,” imbuh Hafidz.
Dana untuk KPU dan Bawaslu Rembang
Dihubungi terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang, M. Ika Iqbal Fahmi menyebut telah menerima alokasi dana hibah Rp28 Miliar untuk pilkada.
Sedangkan Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto mengatakan dana hibah dari pemkab untuk pilkada mencapai Rp6 Miliar.
Sesuai tahapan, pilkada serentak rencananya berlangsung 27 November 2024.
Baca juga:
Editor: Sindu
