Bagikan:

Upayakan Transparansi, Pemkab Banyuwangi Bikin Kades Melek Internet

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menerapkan sistem penganggaran dan pengawasan program pembangunan desa berbasis online. Sistem itu dinamai dengan e-Village Budgeting (e-VB) dan e-Village Monitoring (e-VM).

NUSANTARA

Rabu, 26 Nov 2014 16:31 WIB

Author

Hermawan

Upayakan Transparansi, Pemkab Banyuwangi Bikin Kades Melek Internet

Upayakan Transparansi, Pemkab Banyuwangi

KBR, Banyuwangi - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menerapkan sistem penganggaran dan pengawasan program pembangunan desa berbasis online. Sistem itu dinamai dengan e-Village Budgeting (e-VB) dan e-Village Monitoring (e-VM).

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, sistem tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki pengembangan desa sekaligus untuk menyambut Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa.

Kata Anas, dengan sistem penganggaran dan pengawasan program pembangunan desa berbasis online ini diharapkan alokasi anggaran bagi desa bisa berdampak optimal dengan tetap mengutamakan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Anas menjelaskan, e-VB merupakan sistem keuangan desa seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang selama ini ada di tingkat kabupaten/kota/provinsi. Hanya saja, e-VB didesain khusus untuk desa dan terhubung langsung dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab).

Sistem ini, kata dia, akan mengontrol penggunaan anggaran yang akan didapatkan oleh desa.

“Kita mengevaluasi ini, kan ini ada program bantuan ada pusat, ada wilayah, ada dari APBD itu bantuan nantinya banyak sekali di desa-desa tetapi rata-rata tidak terkontrol. Kemarin kita hitung ini kalau ini kita perlu kunjungan untuk mengecek pembangunan tadi ternyata dibutuhkan 12 ribu kunjungan. Kalau pemerintah pusat ini nanti mengelontorkan APBD belum punya mekanisme dan sistem yang tepat dengan uang, maka ini berdasarkan beberapa yang terjadi di desa ini akan mengalami bias dari fungsi APBN ke desa,” kata Abdullah Azwar Anas (26/11).

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Suyanto Waspotondo menambahkan, e-VB tersebut terdiri atas tiga bagian, yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi. Semuanya berbasis online.

Untuk penerapan sistem online tersebut, Pemkab Banyuwangi mengumpulkan kepala desa dan perangkatnya guna diberi penjelasan teknis sistemnya. Mereka berlatih secara langsung di sistem yang telah siap pakai untuk mulai memasukkan perencanaan, tata kelola keuangan, hingga evaluasinya.

Editor: Anto Sidharta

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 7

Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)

Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut

Menguji Gagasan Pangan Cawapres

Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai

Most Popular / Trending