KBR, Rembang- Rencana program kompensasi kenaikan BBM bersusidi di Kabupaten Rembang dikhawatirkan rawan memicu kisruh masyarakat. Pelaksana Tugas Bupati Rembang, Jawa Tengah, Abdul Hafidz khawatir rencana program kompensasi kenaikan harga BBM subsidi akan memancing kisruh, karena tidak diawali dengan pendataan ulang.
Abdul Hafidz mengatakan, penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) cukup bagus untuk masyarakat. Namun karena tidak ada pembaruan data penerima, diprediksi akan banyak bantuan tidak tepat sasaran.
“Sabar dulu, saat ini kita menunggu. Muda mudahan ada pendataan ulang keluarga kurang mampu. Kalau didasarkan dengan data BPS tahun 2011 atau 2012 lalu, jelas akan meniumbulkan masalah. Pasalnya data tersebut tidak karu karuan, “ ungkap Hafidz, Sabtu pagi (08/11).
Sementara itu Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang, Isnaeni mengaku kaget presiden sudah membagikan sejumlah kartu. Menurutnya, kondisi ekonomi seseorang bisa cepat berubah, sehingga validasi ulang menjadi bagian penting. Ia menambahkan, sampai hari ini pihaknya belum mendapatkan perintah pendataan ulang.
Editor: Nanda Hidayat
Penerima Kartu Sakti Harus Didata Ulang
KBR, Rembang- Rencana program kompensasi kenaikan BBM bersusidi di Kabupaten Rembang dikhawatirkan rawan memicu kisruh masyarakat.

NUSANTARA
Sabtu, 08 Nov 2014 12:11 WIB

kis, kip, jokowi, rembang
Kirim pesan ke kami
WhatsappRecent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)
Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut
Menguji Gagasan Pangan Cawapres
Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai