KBR, Kupang- Pemerintah Nusa Tenggara Timur berencana menyerahkan
pengelolaan pasar di perbatasan dengan Timor Leste ke pihak swasta.
Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan, pemerintah NTT masih mengkaji
dan masih harus membicarakan dengan pemerintah pusat. Menurut Gubernur
Frans Lebu Raya, warga di perbatasan belum memanfaatkan pasar perbatasan
secara baik.
"Ya
sebenarnya, pertama tentu untuk pasar yang ada. Ya sebenarnya terbuka
hanya kan ini bagaimana pelaku-pelakuknya bisa memanfaatkannya dengan
baik ya. Dan bisa berguna bagi kedua negara. Itu dibangun bukan barusan,
tapi sudah lama dibangun tapi juga dari sisi operasionalnya masih
terkendala dengan berbagai hal. Mungkin, nanti kita akan lihat, akan
kaji andai kata itu lebih cocok diberikan pengelolaan kepada swasta
mengapa tidak. Tentu itu kita harus bicara dengan pemerintah."
Gubernur
NTT Frans Lebu Raya menambahkan, pasar di perbatasan dengan Timor Leste
sangat mendukung pertumbuhan ekonomi warga di perbatasan. Gubernur
Frans Lebu Raya berharap warga perbatasan bisa menciptakan produk yang
bisa menarik minat warga Timor Leste berbelanja di pasar perbatasan.
Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT Bruno Kupok
mengatakan, enam pasar di perbatasan Indonesia-Timor Leste, belum
optimal. Ini karena kurangnya dukungan infrastruktur jalan. Selain itu
lokasi pasar jauh dari pemukiman warga.
Enam pasar itu masing-masing Pasar Motain dan Turiskain di Kabupaten
Belu, Pasar Motamasin di Kabupaten Malaka, serta Pasar Wini, Napan, dan
Pasar Haumeni di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).
