KBR,Rembang – Dugaan pelanggaran dalam pembagian dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) marak terjadi di Kab. Rembang, Jawa Tengah. Mulai dari kepala desa dan perangkat ikut memperoleh uang Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebesar Rp 400 ribu, hingga pemotongan dana tiap rumah tangga sasaran Rp 100 ribu.
Pelaksana Tugas Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengakui sebagian data penerima tidak tepat sasaran. Ia menyarankan dana tetap diambil, kemudian diserahkan kepada warga yang lebih berhak.
“Pemkab Rembang tidak punya kewenangan apa apa. Kita hanya menerima data dari BPS. Standar operasional untuk mencatat itu, harus melibatkan di tiap RT minimal 3 orang, sehingga akurasi data ini agak mendekati benar. Kenyataannya kan tidak seperti itu, jadi mendata dari kejauhan, kalau perlu dari rumah. Ini keluarga mampu, ini tidak mampu,” ujar hafidz, Jumat pagi (28/11).
Ketua Komisi Bidang Ekonomi DPRD Rembang, Harno meminta pemerintah kabupaten jangan sekedar melempar tanggung jawab ke pusat.
Kata Harno, aspirasi masyarakat yang mendesak data tidak tepat sasaran diperbaiki, harus menjadi fokus penanganan. Tujuannya supaya pemerintah pusat hati hati sebelum menggulirkan kebijakan. Dengan data amburadul, menurutnya pasti memicu kisruh masyarakat.
Editor: Antonius Eko
