Ini Sikap Malaysia soal Perintah Jokowi untuk Tenggelamkan Kapal Nelayan Ilegal

KBR, Balikpapan – Kebijakan Pemerintah Indonesia yang akan menenggelamkan kapan nelayan ilegal ditanggapi santai Kepolisian Diraja Malaysia.

Menurut Senior Deputy Komisioner Police Wilayah Sabah, Datuk Jalaluddin, setiap negera memiliki kebijakan masing-masing. Kata dia, hampir setiap hari pihaknya juga menangkap kapal asing yang ketahuan mencuri di perairan Malaysia, termasuk nelayan asal Indonesia.

Nelayan asing yang tertangkap di Perairan Malaysia, kata dia, diserahkan ke pengadilan dan di proses sesuai hukum yang ada.  Jika terbukti bersalah maka akan menjalani hukuman, jika tidak maka akan dibebaskan.

Hanya saja, lanjut dia, kebijakan Pemerintah Malaysia berbeda dengan kebijakkan Pemerintah Indonesia. Karena mereka tidak memiliki kebijakan menenggelamkan kapal asing yang ketahuan mencuri ikan di peraiannya.

“Kalau nelayan dari negara jiran (tetangga) yang masuk ke wilayah Malaysia, kita ada undang-undang. Undang-undang itu jelas ya, kita tangkap kita bawa ke pengadilan. Kita cukup evidence (ada bukti) kemudian biar mahkamah membuat keputusan, itu peraturan kita buat dimana-mana sekali pun,” kata Datuk Jalaluddin, Selasa (25/11).

Sementara, Kapolda Kalimantan Timur, Andayono mengungkapkan, hampir setiap hari kepolisian menangkap nelayan asing yang masuk ke perairan Indonesia dan mencuri ikan, khususnya di wilayah perairan Kalimantan Timur.

Hanya saja kata Andayono, hingga kini belum ada kapal asing yang ditenggelamkan karena mencuri ikan. Kendati begitu dia mendukung kebijakan Pemerintah Presiden Joko Widodo tersebut. Jika ada kapal nelayan asing yang ketahuan berulang kali mencuri ikan, kata dia, pihaknya akan menenggelamkannya.

Rapat Koordinasi Bersama

Keberadaan aparat kepolisian Malaysia di Indonesia terkait rapat koordinasi bersama selama mulai hari ini (25/11) hingga Jumat, 27 November mendatang di Balikpapan.

Menurut Andayono, rapat ini menjadi agenda rutin Kepolisian Indonesia dan Malaysia guna mempererat kerjasama kedua negara. Beberapa isu penting yang dibahas dalam rapat terkait kejahatan di wilayah perbatasan dan perairan kedua negara. Sehingga, kata dia, ketika ada masalah kejahatan yang melibatkan kedua negera, bisa saling membantu.

“Menyangkut masalah trans-nasional crime, jadi ketika nanti ada permasalahan-permasalahan kejahatan yang melibatkan kedua negera diperbatasan maupun pelakukan antarkedua negara ini maka ini akan ditangani atau saling membantu,” kata Andayono.

Beberapa kasus yang ditangani diantaranya masalah terorisme, narkotika, perdagangan senjata ilegal, penangkapan ikan ilegal dan perompakan. Rapat koordinasi menghasilkan kesepakatan bersama dalam penanganan kejahatan-kejahatan itu.

Editor: Anto Sidharta