KBR, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menolak moratorium PNS secara menyeluruh diterapkan di daerahnya.
Aher beralasan, Jawa Barat masih kekurangan pegawai di sejumlah bidang kerja seperti akuntan, pengarsipan dan pustakawan. Namun, kata dia, secara umum moratorium PNS cocok dilakukan di Indonesia.
"Tentu moratorium bagi tempat-tempat kelebihan ya. Tapi ada hal yang masih kurang. Umpanya dokter di kawasan terpencil, guru, pustakawan. Di Jawa Barat pengarsipan dan pustakawan kurang. Kita akan mengajukan pengecualian itu," ujar Aher di Jakarta, Selasa (4/11).
Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin setuju Moratorim PNS dilakukan di daerahnya. Ia mengatakan sejumlah bidang kerja di kantornya mengalami kekurangan pegawai. Namun kekurangan itu bisa ditutupi dari bidang kerja yang kelebihan pegawai.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menerapkan moratorium PNS selama lima tahun, mulai 2015 mendatang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Yuddi Chrisnandi mengatakan, moratorium dibutuhkan untuk mengevaluasi efektifitas dan kinerja PNS. Jumlah PNS hingga 2013 sendiri sudah mencapai 4,46 juta orang.
Editor: Antonius Eko
