Cegah Korupsi di Parlemen, Legislator Minta Negara Biaya Parpol

KBR, Mataram - Untuk menekan kasus korupsi di lembaga legislatif, DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB)  mengusulkan kepada pemerintah pusat agar biaya parpol murni dibebankan kepada negara.

Ketua DPRD Kota Mataram, Didi Sumardi mengatakan, sistem itu diberlakukan di sejumlah negara maju. Perlunya parpol dibiayai oleh pemerintah, kata dia, karena parpol sebagai pilar demokrasi dan rekrutmen kader yang menduduki jabatan politik.

“Untuk menekan angka korupsi di lembaga parlemen memang tidak terpisahkan memang dari partai politik. Pertama untuk pendanaan partai politik kalau bisa dibiayai oleh negara, seperti beberapa negara yang kami tahu sistemnya seperti di Inggis, Australia, Amerika dan sebagainya” kata Didi dalam kegiatan “Perspektif Antikorupsi Bagi Anggota Dewan” di Gedung DPRD NTB Kamis (27/11).

Didi mengatakan, sistem politik di Indonesia masih berbiaya tinggi karena masing-masing calon legislatif (caleg) mengeluarkan banyak uang saat pemilu. Jika pola pembiayaan politik menjadi tanggung jawab negara, dia yakin  angka korupsi di lembaga legislatif bisa ditekan.

Menjawab hal itu, salah satu pemimpin KPK, Zulkarnain yang hadir sebagai pemateri mengatakan, pendanaan parpol oleh negara bisa saja dilakukan oleh pemerintah. Namun saat ini, parpol telah mendapat bantuan dana dari pemerintah meski baru setengahnya.

Menurut Zulkarnain, masalah terletak pada jumlah parpol di Indonesia yang cukup banyak.

”Kalau bisa jangan terlalu banyak parpolnya. Di Amerika Serikat saja kan parpolnya dua,” ujarnya.

Editor: Anto Sidharta