KBR, Jakarta- Buruh Jakarta menolak penghitungan Komponen Hidup Layak (KHL) pemerintah yang besarannya Rp 2.448.082. Penolakan ini disampaikan dalam unjuk rasa di Jakarta, Selasa (4/11).
Koordinator Aksi dari Serikat Pekerja HERO supermarket Agus Sutendi mengatakan, dalam aksi pekan ketiga ini buruh meminta pemerintah menghitung ulang besaran KHL. Besaran tersebut dinilai Agus tak sepadan dengan pajak yang mereka bayarkan setiap tahunnya.
“Pemerintah tidak mengindahkan apa yang kawan-kawan minta sebagai buruh. Padahal sebagai buruh DKI Jakarta sudah banyak membayar pajak untuk DKI Jakarta. Hidup buruh. Hidup Buruh.. Hidup Buruh Indonesia,” kata Agus di depan kantor Balaikota Jakarta.
Siang ini seratusan buruh Jakarta kembali menggelar aksi di depan kantor Balaikota Jakarta. Ini karena pemerintah Provinsi DKI melalui Dewan Pengupahan menetapkan secara sepihak KHL DKI bulan Agustus, September dan Oktober 2014.
Padahal perwakilan buruh masih mempertanyakan delapan item KHL yang masih bermasalah. Delapan item itu di antaranya ongkos transportasi yang hanya dihitung pemerintah pulang pergi sebesar Rp 6000. Sedangkan buruh meminta ongkos transport pulang pergi Rp 7.000 per hari. Sehingga terdapat selisih Rp 60.000.
Pos KHL lain yang masih bermasalah antara lain sewa rumah; air minum, masak dan mandi; kebutuhan karbohidrat; kebutuhan kopi dan teh; kebutuhan pendidikan; kebutuhan rekreasi dan kebutuhan daging.
Editor: antonius Eko
