Banjir di Aceh Utara, Pemda Minta Bantuan Jokowi

KBR, Lhokseumawe – Kerugian materiil akibat banjir di Kabupaten Aceh Utara, diprediksi mencapai Rp30 miliar. Selain merusak tanggul dan jalan, lahan pertanian di daerah itu juga rusak parah.

Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib mengatakan, terbatasnya anggaran daerah membuatnya kesulitan dalam menanggulangi dampak banjir. Sehingga, pihaknya membutuhkan bantuan Pemerintah Pusat yang dipimpin Presiden Joko Widodo melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Pemerintah Provinsi Aceh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).

”Langkah ke depan Pemerintah Pusat harus buka mata, karena anggaran Aceh Utara kecil. Ini adalah zona-zona (Pemerintah) Pusat dan APBA atau Provinsi, ” kata Thaib kepada Portalkbr, Kamis (27/11).

Sementara Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Muharuddin, berdasarkan hasil evaluasi di lapangan banjir terjadi akibat maraknya aksi penebangan hutan ilegal (illegal logging).

”Saya sepakat secara kewenangan ini menjadi tanggung jawab APBN. Tapi, Saya pikir APBA juga semampu kita, harus kita tanggulangi pada tahun anggaran 2015,” jelasnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan intensitas banjir yang melanda lima kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Utara, mulai surut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa bencana alam tersebut.

Sebelumnya, banjir kiriman akibat tingginya curah hujan di perbukitan Kabupaten Bener Meriah membuat ratusan rumah di Aceh Utara terendam. Tercatat, 1.500 warga disana terpaksa mengungsi di bawah tenda darurat dan Meunasah. Bahkan, lebih 800 hektare areal tanaman padi terancam mengalami puso atau gagal panen. Selain itu, 20 kilometer tanggul jebol dan 100 meter jalan raya rusak.

Kecamatan yang dilanda banjir Aceh Utara, meliputi Matangkuli, Samudera, Syamtalira Bayu, Meurah Mulia, dan Simpang Kramat. Sedangkan, untuk Lhokseumawe terpusat di Kecamatan Blang Mangat setempat.

Editor: Anto Sidharta