Aceh Dihantam Longsor dan Banjir

Provinsi Aceh menetapkan bencana longsor sebagai bencana provinsi. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang langsung terbang ke Jakarta pada Senin (3/11/2014) untuk bertemu Presiden baru. “Saya di Jakarta mungkin sampai enam hari,” begitu katanya.

Penetapan bencana longsor dilakukan pada Minggu (2/11/2014) malam lewat pertemuan bersama Unsur Muspida Plus, Pemerintah Aceh Besar dan Instansi terkait. Terhitung Senin kemarin, pelaksanaan tanggap darurat dimulai dan akan diberlakukan sampai semua proses rampung.

Ada 12 titik longsor di Gunung Paro, kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Said Rasul.

“Badan jalan ada yang amblas dan ada yang tertutup lumpur. Air deras turun dari tebing-tebing bagaikan air terjun, kawasan Gunung Paro ini terparah,” kata Said yang hadir pada pertemuan dengan Gubernur Aceh itu.

Untuk posko bencana, rencananya dibangun di tiga tempat yaitu di Kantor BPBA di Jalan T. Nyak Arief (24 jam), di Kawasan Lhokseudu, Aceh Besar, dan di Kaki Gunung Geureutee, Kabupaten Aceh Jaya hingga tanggap darurat selesai.

Sementara, Bupati Aceh Besar, Mukhlis Basyah, mengatakan bencana longsor Gunung Paro ini adalah bencana terparah pasca-tsunami di Aceh. Bencana ini mengakibatkan jalur Banda Aceh-Calang putus total dan perlu penanganan serius. Warga di Kecamatan Lhoong juga terisolir dan terkurung banjir. Akibat banjir dan hujan, ada sekitar tiga desa yang belum tersentuh di Kecamatan Lhoong terisolir.

“Kondisi tanah di Gunung Paro itu labil. Kalau dikeruk pakai beko (alat berat) akan turun lagi. Kalau hujan lagi akan ada tambahan longsor,” kata Dandim 0101/BS Agus Budi.

“Kita segera mungkin membuka akses untuk membantu masyarakat yang terisolir. TNI terus bekerja keras agar bisa tembus ke kawasan yang terisolir,” kata Dandim yang juga hadir dalam pertemuan di pendapa tersebut.

Agus menjelaskan bahwa guyuran hujan yang begitu lebat sempat menghambat proses evakuasi yang dilakukan oleh Prajurit TNI Kodim 0101/BS, Batalyon Kavaleri Lhoknga, serta Tim SAR. Namun, tim terus bekerja hingga akses jalan dapat dilalui dan masyarakat dapat ditolong.

Wahanan Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh mensinyalir adanya alih fungsi hutan yang luas di kawasan Gunung Paro, Kabupaten Aceh Besar, menyebabkan longsor terjadi.

“Pasca tsunami, ada kepentingan bisnis di kawasan tersebut. Bukan saja soal pencurian kayu, tapi ada ruang yang sudah dibagi-bagi untuk beberapa kepentingan,” ujar Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, Senin (3/11/2014).

M. Mur menjelaskan pula dengan adanya perubahan alih fungsi hutan menjadi non-hutan di kawasan Gunung Paro, menyebabkan hutan tidak lagi menjadi sebagai penyangga.”Ilegal logging tidak banyak, tapi pembukaan kebun dilakukan di kawasan itu.”

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio