Tekad Pengusaha Asli Papua Dongkrak Ekonomi Warga

KBR68H, Jayapura- Pengusaha asli Papua yang tergabung dalam Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) bakal  menandatangani fakta integritas untuk meningkatkan perekonomian orang asli Papua.

Fakta integritas bakal dilakukan di Sorong, Papua Barat pada 28-29 November mendatang dalam Konfrensi Pimpinan Pusat Khusus (Konferpussus).

“Dalam kegiatan tersebut juga bakalan disempurnakan kembali anggaran dasar/anggaran rumah-tangga (AD/ART) sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini,” jelas Ketua KAPP, Johny Haluk di Jayapura, Kamis (21/11).

Untuk mendukung fakta integritas tersebut, maka akan ada 10 poin kode etik yang harus ditaati oleh para pengusaha Papua, diantaranya kemudahan kredit, menjaga mutu pekerjaan dan perusahaan serta moral.

“Didalam kode etik juga tercantum para pengusaha Papua dilarang jual proyek kepada pihak lain. Siapapun anggota KAPP itu wajib mentaati aturan tersebut. Jika ada anggota yang melanggar, maka akan ada sanksi peringatan hingga sanksi hukum,” kata Johny.

KAPP mengklaim siap bermitra dengan para investor yang akan menanamkan modalnya di Bumi Cenderawasih untuk membangun tanah Papua.

“Anggota KAPP saat ini sekitar 750-an orang adalah pengusaha asli orang Papua yang merupakan anak adat, pemilik hak ulayat di tanah Papua, sehingga seharusnya dalam berinvestasi di Papua, investor harus melibatkan  orang asli Papua sebagai pemilik hak ulayat termasuk para pengusahanya,” ujarnya.

Kedepan untuk meningkatkan mutu, anggota KAPP akan memiliki sertifikasi dalam menjalankan perusahannya. Pihaknya yakin, jika anak adat sebagai pengusaha yang terlibat dalam pengolahan sumber daya alam dan pembangunan, maka investor tidak perlu lagi menyewa aparat untuk melakukan pengamanan. Sebab, dengan sendirinya pemilik hak ulayat itu yang menjaga.

“Selama ini, pengusaha asli Papua hanya menjadi penonton, atau hanya dipinjam namanya dalam sebuah perusahaan, namun yang mengerjakan proyek adalah orang lain. Kami tidak diberdayakan, tidak diberikan kesempatan. Itulah sebabnya KAPP hadir untuk menjadikan investor atau pemerintah berpihak pada orang asli Papua,’’ tegasnya.

Perwakilan dari Pemerintah Pusat

Sekretaris Panitia Konferpussus, Fredy Asmuruf mengklaim kegiatan di Sorong juga akan dihadiri beberapa menteri diantaranya menteri pekerjaan umum, menteri perhubungan, menteri dalam negeri, menteri kesehatan dan Menteri koperasi dan UKM. 

“Kami juga mengundang pemerintah daerah di Papua maupun Papua Barat, beberapa investor, akademisi, BUMN, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) hingga TNI/POLRI. Kami yakin keikutsertaan semua pihak dalam  meningkatkan perekonomian rakyat Papua sangat diperlukan,” ujarnya.

KAPP di Bumi Cenderawasih terbentuk sejak 2006 lalu oleh Dewan Adat Papua (DAP). Dalam perjalanannya, keberadaan KAPP sempat dikesampingkan oleh pemerintah setempat, salah satu alasannya adalah pengusaha asli Papua diklaim belum mampu mengerjakan proyek hingga miliaran rupiah. Para pengusaha Papua ini juga dituding tak memiliki alat untuk pelaksanaan proyek dan beberapa alasan lain.

Namun pada pertengahan 2013 lalu, KAPP melakukan pertemuan akbar para pengusaha asli Papua dan Papua Barat. Dalam pertemuan tersebut, KAPP menyatakan eksistensinya bahwa penguasa asli Papua mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua, Lukas Enembe memberikan sejumlah proyek kepada pengusaha putra asli Papua tersebut, dintaranya pembangunan 13 ribu rumah di 29 kabupaten/kota, pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana APBD dan APBN, pembangunan pasar tradisional permanen bagi pedagang asli Papua di 29 kabupaten/kota dan beberapa proyek lainnya.

“Saya yakin pengusaha Papua juga mampu melakukan pekerjaan ini. Biarkan pengusaha Papua menjadi tuan rumah di negerinya sendiri,” kata Enembe dalam sebuah kesempatan beberapa waktu di Jayapura. (Katharina Lita)

Editor: Anto Sidharta