Pemekaran Lembah Rufair Tidak Disetujui DPR

KBR68H, Jayapura – Lembah Rufair tidak masuk dalam daftar 35 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sudah disetujui Komisi pemerintahan DPR. Padahal menurut Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah papua Heri Dosinaen, secara geografis Lembah Rufair memenuhi persyaratan untuk dimekarkan. Apalagi, pengajuan Lembah Rufair untuk dimekarkan telah disetujui Pemerintah dan DPRP Papua. (Baca: Pemekaran Papua Ajang Pemborosan Anggaran)

“Sebetulnya Rufair sudah masuk dalam 22 keputusan DPRP dan keputusan Gubernur. Tapi sangat disayangkan oleh Komisi Dua kemarin mereka mengumunkan lewat media bawah ada 35 DOB, tetapi termasuk Rufai dan beberapa kabupaten lainnya di Papua tidak masuk. Inilah menjadi pertanyaan kita kenapa ini tidak terakomodir,” kata Heri di Jayapura, (16/11).

Pelaksana tugas (Plt) Sekertaris Daerah Provinsi Papua Heri Dosinaen mengatakan, pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Lembah Rufair mendesak untuk dilaksanakan. Menurut Heri, kabupaten induknya yakni Mamberamo Raya perlu belajar dari kasus sejumlah kabupaten pemekaran yang sampai saat ini belum berkembang dengan baik. (Baca: Wah! DPR Klaim Layak 30 Usulan Pemekaran Daerah di Papua)

Selama ini pemekaran kabupaten di Papua lebih terfokus pada pertimbangan politis. Dimana secara administrasi indikatornya yang dipersyaratkan sering dikesampingkan, dan lebih kepada tekanan politis. Hal ini pula yang akhirnya menyebabkan banyak kabupaten pemekaran tidak berkembang.

Kamis lalu tim kajian pemekaran Lembah Rufair dari Universitas Cenderawasih mempresentasikan kajiannya dihadapan pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, dan tokoh masyarakat, juga tetua adat setempat. Meski kabupaten induknya adalah Mamberamo Raya, namun Lembah Rufair nanti akan menghimpun beberapa Distrik yang masuk dalam wilayah Kabupaten Waropen, Puncak Jaya dan Puncak.

Editor: Nanda Hidayat